PERATURAN MENTERI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

UU Mahkamah Konstitusi
No	Tahun	Tentang
7	2020	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4	2014	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8	2011	Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24	2003	Mahkamah Konstitusi

Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
#	Undang-Undang
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara	Pokok Perkara
72/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
56/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
100/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
96/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
90/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Selengkapnya

PERATURAN MENTERI

Nomor	Tahun	Tentang	Keterangan
057/O/2007	2007	Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan	-
45	2006	Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007	-
44	2006	Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan	-
42	2006	Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional	-
41	2006	Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin	-
37	2006	Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional	-
31	2005	Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Penataran Dan Pengembangan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemuda	-
30	2006	Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Dan Kepulauan	-
19	2006	Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing Yang Belajar Dl Indonesia	-
17	2006	Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Dl Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional	-

1 2 3 4 ... 112 >

Hubungi Mahkamah Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110 Fax: 021-3520177. Email: [email protected]

© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia

Lembaga NegaraPengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Lembaga Negara
Pengawal Konstitusi