PERATURAN PRESIDEN | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

UU Mahkamah Konstitusi
No	Tahun	Tentang
7	2020	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4	2014	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8	2011	Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24	2003	Mahkamah Konstitusi

Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
#	Undang-Undang
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara	Pokok Perkara
72/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
56/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
100/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
96/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
90/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Selengkapnya

PERATURAN PRESIDEN

Nomor	Tahun	Tentang	Keterangan
4	2016	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	-
3	2016	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	-
2	2016	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS NEGARA	-
7	2015	Penetapan Keanggotaan Indonesia pada the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress	-
72	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK	-
47	2014	PERUBAHAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL	-
46	2014	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	-
56	2014	RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA	-
88	2014	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1972 TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA	-
96	2014	RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019	-

1 2 3 4 ... 86 >

Hubungi Mahkamah Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110 Fax: 021-3520177. Email: [email protected]

© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia

Lembaga NegaraPengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Lembaga Negara
Pengawal Konstitusi