| 7800 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Proses Pembentukan UU Cipta Kerja, frasa Orang Cacat dan Penyandang Cacat, dan Perlindungan Hak untuk Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas dalam PKWTT
Pemohon
:
Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I)
Simon Petrus Simbolon (Pemohon II)
|
| 7801 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pembentukan UU Cipta Kerja di tahap perencanaan dan tahap penyusunan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan pembentukan peraturan perundang-undangan
Pemohon
:
Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto
|
| 7797 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia
Pemohon
:
Joshua Michael Djami
|
| 7799 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Pemohon
:
R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Indra Munaswar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Abdul Hakim selaku Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia `98, dkk
|
| 7798 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengurangan Upah, Penghapusan Lama Kontrak Atau Hubungan Kerja Dalam Pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perluasan Outsourcing, Pengurangan Pesangon, Ketakutan Pekerja Buruh Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan/Atau Menjalankan Kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pemohon
:
Sudarto (Pemohon 1)
Yayan Supyan (Pemohon 2)
|
| 7796 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pemberlakuan Pembagian Waris berdasarkan KUHPer yang diterapkan di lembaga peradilan tidak sejalan dengan Hukum Adat
Pemohon
:
Wielfried Milano Maitimu, S.H., M.Si
|
| 7281 |
No. Tanda Terima
:
103/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
pembentukan uu cipta kerja dan upah
Pemohon
:
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal
|
| 7285 |
No. Tanda Terima
:
106/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemanfaatan Narkotika Golongan I Guna Kepentingan Pelayanan Kesehatan
Pemohon
:
Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, A.Md., Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
|
| 7283 |
No. Tanda Terima
:
105/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Lembaga Pelatihan Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Waktu Kerja, Upah dan Upah Minimum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon (UP), dan Uang Penggantian Hak (UPH)
Pemohon
:
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harlan (Pemohon II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk.
|
| 7280 |
No. Tanda Terima
:
104/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
permintaan ganti rugi dan pelanggaran etik oleh pers
|
| 7271 |
No. Tanda Terima
:
109/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Buruh Kontrak, sistem Alih Daya (Outsourcing), Jaminan Perlindungan Upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, dan Materi yang diatur dalam Pasal tidak berhubungan dengan Penjelasan Pasal
Pemohon
:
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-K-SBSI) yang diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum dan Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal
|
| 7270 |
No. Tanda Terima
:
107/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Proses pembentukan UU Cipta Kerja
Pemohon
:
Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk
|
| 7269 |
No. Tanda Terima
:
108/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Ketidakjelasan Substansi Pasal dan Kekeliruan Rujukan Pasal dan/atau Ayat
Pemohon
:
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. (Pemohon I), Sidik, S.HI. (Pemohon II), Janteri, S.H. (Pemohon III)
|
| 7268 |
No. Tanda Terima
:
106/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemanfaatan Narkotika Golongan I Guna Kepentingan Pelayanan Kesehatan
Pemohon
:
Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, A.Md., Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
|
| 7265 |
No. Tanda Terima
:
105/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Lembaga Pelatihan Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Waktu Kerja, Upah dan Upah Minimum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon (UP), dan Uang Penggantian Hak (UPH)
Pemohon
:
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harlan (Pemohon II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk.
|
| 7264 |
No. Tanda Terima
:
104/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
permintaan ganti rugi dan pelanggaran etik oleh pers
|
| 7250 |
No. Tanda Terima
:
103/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
pembentukan uu cipta kerja dan upah
Pemohon
:
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal
|
| 7219 |
No. Tanda Terima
:
99/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Sertifikat Jaminan Fidusia
Pemohon
:
Joshua Michael Djami
|
| 7233 |
No. Tanda Terima
:
102/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Tafsir untuk frasa Bank Umum adalah Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat
Pemohon
:
Pribadi Budiono
|
| 7227 |
No. Tanda Terima
:
101/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Lembaga Pelatihan Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pekerja Alih Daya (outsourching), Waktu Kerja, Cuti, Upah dan Upah Minimum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Penghapusan Sanksi Pidana, dan Jaminan Sosial
Pemohon
:
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional dan Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal; dkk.
|
| 7218 |
No. Tanda Terima
:
98/PUU-XVIII/2020
Pemohon
:
Alamsyah Panggabean
|
| 7217 |
No. Tanda Terima
:
100/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Proses Pembentukan UU MK, usia minimal menjadi Hakim Konstitusi, proses rekrutmen Hakim Konstitusi, dan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Pemohon
:
Raden Violla R.H., S.H., M. Ihsan Maulana, S.H., Rahmah Mutiara M, S.H., dkk
|
| 7216 |
No. Tanda Terima
:
97/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Pemohon
:
1. Suhardi, S.H.;
2. Linda Yendrawati Puspa, S.H.
|
| 7208 |
No. Tanda Terima
:
94/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penggunaan Besaran Gaji Pokok PNS sebagai Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan Bagi Guru/Dosen Suatu Ketidakadilan
Pemohon
:
Ahmad Amin, SST.
|
| 7207 |
No. Tanda Terima
:
93/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Lewatnya Batas Waktu Penerbitan Peraturan Pelaksana UU Jasa Konstruksi
Pemohon
:
Dr. Andi Amir Husry, S.E., M.S.
|
| 7204 |
No. Tanda Terima
:
91/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Proses Pembentukan UU Cipta Kerja
Pemohon
:
Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah
|
| 7205 |
No. Tanda Terima
:
95/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Proses Pembentukan UU Cipta Kerja (formil), berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan diskriminasi kesempatan pendidikan karena menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan menerapkan komersialisasi pendidikan
Pemohon
:
1. Zakarias Horota;
2. Agustinus R. Kambuaya;
3. Elias Patege.
|
| 7203 |
No. Tanda Terima
:
96/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Frasa Dianggap Telah Memenuhi Syarat bagi Hakim Konstitusi yang sedang Menjabat dan Periode Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK adalah sampai dengan Masa Jabatannya Berakhir
Pemohon
:
Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M.
|
| 7202 |
No. Tanda Terima
:
90/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengaturan Syarat Usia Minimal Hakim Konstitusi dan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Pemohon
:
Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
|
| 7201 |
No. Tanda Terima
:
92/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengusulkan Pengangkatan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung
Pemohon
:
Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum
|
| 7192 |
No. Tanda Terima
:
89/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
pemaknaan frasa "khusus" untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial
|
| 7191 |
No. Tanda Terima
:
88/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
konsumen/pembeli apartemen/rumah susun sebagai pemegang hak agunan atas kebendaan lainnya
Pemohon
:
Ashvin Bayudewa, Aryo Bryanto Kamajaya, Ir. Febyawan Chandra Wardhana, MBA., dkk
|
| 7190 |
No. Tanda Terima
:
87/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, syarat-syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, formula perhitungan upah minimum, ketentuan upah minimum, dan batasan standar pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta menghilangkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
Pemohon
:
Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum
|
| 7164 |
No. Tanda Terima
:
84/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan Obyek Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Debitor sebagai pemberi hak tanggungan
|
| 7166 |
No. Tanda Terima
:
86/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Definisi pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 dalam UU Narkotika
|
| 7165 |
No. Tanda Terima
:
85/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Periodisasi Masa Jabatan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor
Pemohon
:
1. Sumali, S.H., M.H. dan
2. Hartono, S.H.
|
| 7152 |
No. Tanda Terima
:
83/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Usia minimal advokat
Pemohon
:
Wenro Haloho, S.H.
|
| 7133 |
No. Tanda Terima
:
82/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Objek atau Model Konten Pornografi
Pemohon
:
Pina Aprilianti
|
| 7132 |
No. Tanda Terima
:
81/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kewenangan pembatasan pemutusan akses
Pemohon
:
1. Arnoldus Belau;
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal)
|
| 7128 |
No. Tanda Terima
:
80/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Perizinan Usaha Tambang oleh Pemerintah Pusat dan frasa dijamin atas perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
Pemohon
:
Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius S. Jemorang, S.Pd.
|
| 7126 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Keprotokolan
|
| 7127 |
No. Tanda Terima
:
78/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU), Penyamaan Surat sebagai Kiriman sehingga Melanggar Hak Privasi, dan Ketidakjelasan Konsep Upaya Penyehatan terhadap kegiatan usaha PT Pos Indonesia (Persero)
Pemohon
:
1. PT. Pos Indonesia (Persero);
2. Harry Setya Putra.
|
| 7107 |
No. Tanda Terima
:
79/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Sertifikat Jaminan Fidusia bukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Pemohon
:
Joshua Michael Djami
|
| 7106 |
No. Tanda Terima
:
78/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU), Penyamaan Surat sebagai Kiriman sehingga Melanggar Hak Privasi, dan Ketidakjelasan Konsep Upaya Penyehatan terhadap kegiatan usaha PT Pos Indonesia (Persero)
Pemohon
:
1. PT. Pos Indonesia (Persero);
2. Harry Setya Putra.
|
| 7105 |
No. Tanda Terima
:
77/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
perbuatan melawan hukum
Pemohon
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
|
| 7091 |
No. Tanda Terima
:
76/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
kedudukan Wakil Menteri
Pemohon
:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
|
| 7090 |
No. Tanda Terima
:
75/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penetapan Defisit Anggaran Dapat Melampaui 3% PDB Selama Masa COVID-19, Hak Imunitas Bagi Pengambil Kebijakan di Sektor Keuangan, dan Potensi Terjadinya Constitutional Dictactorship oleh Presiden
Pemohon
:
Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, Dr. Marwan Batubara, M. Hatta Taliwang, Prof. Dr. Daniel M. Rosyid, Dr. Syamsulbalda, Abdullah Hehamahua, Dr. H. MS. Kaban, Adhie M. Masardi, Dr. Ahmad Redi, Masri Sitanggang, Ir. Sayuti Asyathri, Roosalina Berlian, Ir. Gunawan Adji, Msc., Djoko Edhi Soetjipto, Ir. H. Ansufri Id Sambo, Ir. Bambang Tri Puspito, Slamet Ma’arif, Dr. Imam Addaruqutni Ma., Agus Solachul Aam, Auliya Khasanofa, Abdurrahman Syebubakar, M. Ramli Kamidin, Darmayanto, Indra Wardhana, Agus Muhammad Mahsum, Dr. Ma’mun Murod, Ir. Indra Adil, Muslim Arbi, Taufan Maulamin, Bambang Sutedjo, Agung Mozin, Nur Aini, Edy Mulyadi, Abdurrahman Tardjo, Anhar Nasution, Ir. Abdullah Sodik, H. Moh Ismail, Hersubeno Arief, Ir. Irwansyah, Furqan Jurdi, Ibnu Tadji H. Nurwendo, Kisman Latumakulita, Djudju Purwantoro, Burhanuddin, Rina Triningsih, Yogi Yogaswara, Atum Sh., M. Mossadeq Nahri, M. Asri Anas, Rukminiwati, Dr. Muh. Mu’inudinillah, Ratna Ningsih Fatimah, Mustaris, Narliswandi, Arief Agus Djunarjanto; Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, Dewan Pimpinan Nasional Amanat Kejujuran Untuk Rakyat (AKURAT INDONESIA), Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan Wanita Islam.
|
| 7073 |
No. Tanda Terima
:
74/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)
Pemohon
:
1. Rizal Ramli
2. Ir. Abdulrachim Kresno
|
| 7066 |
No. Tanda Terima
:
73/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Sumber Daya Air
Pemohon
:
1. Agus Wibawa;
2. Dewanto Wicaksono, S.E., M.M.;
3. Prihatin Suryo Kuncoro;
4. Andy Wijaya.
|
| 7065 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Keprotokolan
|
| 7064 |
No. Tanda Terima
:
71/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Mahkamah Agung
Pemohon
:
R.M. Punto Wibisono
|
| 7058 |
No. Tanda Terima
:
70/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris;
2. Tresno Subagyo;
3. Johan Syafaat Mahanani;
4. Almas Tsaqibbirru, RE A.
|
| 7057 |
No. Tanda Terima
:
69/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)
|
| 7027 |
No. Tanda Terima
:
68/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Ketenagakerjaan
Pemohon
:
Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Eko Sumantri (Ketua Umum) dan Sarwono (Sekretaris Jenderal)
|
| 6996 |
No. Tanda Terima
:
67/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
periodisasi masa jabatan
Pemohon
:
1. Mohammad Kilat Wartabone;
2. Imran Ahmad, S.E., M.M.
|
| 6995 |
No. Tanda Terima
:
66/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
kategorisasi jabatan bagi TKA dan batasan waktu bagi TKA bekerja di Indonesia
Pemohon
:
1. Slamet Iswanto;
2. Maul Gani, S.E.
|
| 6993 |
No. Tanda Terima
:
64/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
badan-badan usaha pertambangan
Pemohon
:
Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si.
|
| 6992 |
No. Tanda Terima
:
63/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Dana Bagi Hasil
Pemohon
:
Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris), dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma`ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk.
|
| 6994 |
No. Tanda Terima
:
65/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
sentralisasi kewenangan pengurusan sektor pertambangan kepada Pemerintah Pusat
Pemohon
:
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M
|
| 6990 |
No. Tanda Terima
:
61/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar (Presiden) dan Dicky Firmansyah (Sekjen)
|
| 6991 |
No. Tanda Terima
:
62/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
|
| 6977 |
No. Tanda Terima
:
62/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
|
| 6976 |
No. Tanda Terima
:
61/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar (Presiden) dan Dicky Firmansyah (Sekjen)
|
| 6960 |
No. Tanda Terima
:
58/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon
:
Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk.
|
| 6961 |
No. Tanda Terima
:
59/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon
:
Kurniawan, S.IP. dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.
|
| 6962 |
No. Tanda Terima
:
60/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon
:
Dr. H. Alirman Sori, Tamsil Linrung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, Syarikat Islam (diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva), Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, dan M. Andrean Saefudin
|
| 6958 |
No. Tanda Terima
:
56/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Drs. Channy Oberlin Aritonang
|
| 6959 |
No. Tanda Terima
:
57/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengadilan Pajak
Pemohon
:
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
|
| 6950 |
No. Tanda Terima
:
52/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Hak Asasi Manusia
Pemohon
:
Alamsyah Panggabean
|
| 6948 |
No. Tanda Terima
:
55/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri
|
| 6949 |
No. Tanda Terima
:
54/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pemohon
:
Kamal Barok, S.H., M.H., Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, S.H., Melita Kristin BR., Helli Nurcahyo, S.H., dan M. Suprio Pratomo
|
| 6945 |
No. Tanda Terima
:
51/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Pemohon
:
Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk; PP Persis, Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuada Al-Irsyad, Akurat Indonesia, Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI, dan Wanita Islam.
|
| 6946 |
No. Tanda Terima
:
53/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pendidikan Tinggi
Pemohon
:
Muhammad Anis Zhafran Al Anwary
|
| 6940 |
No. Tanda Terima
:
50/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon
:
Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina
|
| 6939 |
No. Tanda Terima
:
35/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengajuan Pasangan Calon Independen bagi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
Ki Gendeng Pamungkas
|
| 6924 |
No. Tanda Terima
:
48/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum dan ambang batas partai politik
Pemohon
:
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif
|
| 6922 |
No. Tanda Terima
:
49/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
H. Damai Hari Lubis,S.H., M.H.
|
| 6921 |
No. Tanda Terima
:
47/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Triono, S.T., dan Suyanto
|
| 6916 |
No. Tanda Terima
:
46/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Prof. Dr. H.R. Abdussalam
|
| 6901 |
No. Tanda Terima
:
43/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pandemi COVID 19
Pemohon
:
H. Ahmad Sabri Lubis, H. Munarman, S.H., Khotibul Umam, S.Ag., Ir. Ismail Yusanto, Hasanudin, S.H., M.M., M.Si., Muhammad Faisal Silenang, Drg. Madi Saputra, Sp. Pros., Irfianda Abidin, Timsar Zubil, dan Dr. H. Sugianto, M.M.
|
| 6900 |
No. Tanda Terima
:
42/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pandemi COVID 19
Pemohon
:
Ir. Iwan Sumule, dkk
|
| 6902 |
No. Tanda Terima
:
45/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Sururudin, S.H., LL.M.
|
| 6899 |
No. Tanda Terima
:
44/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Bahaya Pilkada pada masa pandemi Covid-19
Pemohon
:
Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)
|
| 6885 |
No. Tanda Terima
:
41/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pemohon
:
Taufik Surya Dharma
|
| 6884 |
No. Tanda Terima
:
40/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Mahkamah Agung
Pemohon
:
Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu
|
| 6883 |
No. Tanda Terima
:
39/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penyiaran
Pemohon
:
1. PT. Visi Citra Mitra Mulia (dikenal dengan \\\"INEWS TV\\\") yang diwakili oleh David Fernando Audy (Dirut) dan Rafael Utomo (Direktur);
2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (dikenal dengan \\\"RCTI\\\") yang diwakili oleh Jarod Suwahjo (Direktur) dan Dini Aryanti Putri (Direktur).
|
| 6881 |
No. Tanda Terima
:
38/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Pemohon
:
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)
|
| 6880 |
No. Tanda Terima
:
37/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Pemohon
:
1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku Direktur Eksekutif;
2. Desiana Samosir;
3. Muhammad Maulana;
4. Syamsuddin Alimsyah.
|
| 6878 |
No. Tanda Terima
:
36/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
ketersediaan APD, insentif bagi tenaga kesehatan, dan sumber daya pemeriksaan kesehatan COVID-19
Pemohon
:
Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H.
|
| 6877 |
No. Tanda Terima
:
35/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengajuan Pasangan Calon Independen bagi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
Ki Gendeng Pamungkas
|
| 6872 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso
|
| 6869 |
No. Tanda Terima
:
34/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Karantina Wilayah
Pemohon
:
1. Runik Erwanto, S.H.;
2. Singgih Tomi Gumilang, S.H.
|
| 6866 |
No. Tanda Terima
:
33/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penyebaran Berita Bohong
Pemohon
:
Nelly Rosa Yulhiana
|
| 6854 |
No. Tanda Terima
:
31/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
:
Aristides Verissimo de Sousa Mota
|
| 6853 |
No. Tanda Terima
:
30/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kementerian Negara
Pemohon
:
Aristides Verissimo de Sousa Mota
|
| 6852 |
No. Tanda Terima
:
29/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Aristides Verissimo de Sousa Mota
|
| 6855 |
No. Tanda Terima
:
32/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Perasuransian
Pemohon
:
Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., Dr. Maryono, S.Kar., M. Hum., dkk.
|
| 6847 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kejaksaan Republik Indonesia
Pemohon
:
Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H.
|
| 6848 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Senjata Api
Pemohon
:
Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen
|
| 6846 |
No. Tanda Terima
:
26/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Azwarmi als Armi
|
| 6845 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
Pemohon
:
Inri Januar, Oktoriusman Halawa, dan Eliadi Hulu
|
| 6844 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kepesertaan pada BPJS dan nominal besaran jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia
Pemohon
:
H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi
|
| 6842 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
Pemohon
:
Pazriansyah dan Firdaus
|
| 6840 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Superbody lembaga keuangan
Pemohon
:
H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.
|
| 6839 |
No. Tanda Terima
:
24/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Superbody lembaga keuangan
Pemohon
:
1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997;
3. Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI);
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI);
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA).
|
| 6838 |
No. Tanda Terima
:
23/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Superbody lembaga keuangan
Pemohon
:
Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk.
|
| 6834 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Kepesertaan pada BPJS dan nominal besaran jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia
Pemohon
:
H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi
|
| 6833 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
Pemohon
:
Pazriansyah dan Firdaus
|
| 6814 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
penentuan frasa "hari" menjadi "hari kerja"
Pemohon
:
1. Tiuridah Silitonga, S.T., M.M.;
2. Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.;
3. Nurhidayat, S.Sos.;
4. Mohammad Fadli, S.H.
|
| 6808 |
No. Tanda Terima
:
17/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Mr. Gi Man Song;
2. Mrs. So Youn Kim
|
| 6787 |
No. Tanda Terima
:
16/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna
|
| 6774 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Marcell Kurniawan, S.DKV.;
2. Roslianna Ginting, S.H.
|
| 6775 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Novan Lailathul Rizky;
2. Indah Aprilia;
3. Carotama Rusdiyan;
4. Anidya Octavia Khoirunisa;
5. Munawir.
|
| 6766 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, S.H., dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
|
| 6767 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Hendra Otakan Indersyah
|
| 6764 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M;
2. Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak., M.M., M.Hum.;
3. Redno Sri Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS.
|
| 6765 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Moch Ojat Sudrajat S;
2. Hapid, S.HI., M.H;
3. Muhamad Madroni
|
| 6742 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pasal 1 Angka 4, Pasal 6, Pasal 58 (1), dan Pasal 99 (1) - (2)
Pemohon
:
Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk
|
| 6741 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 107 (2) dan Pasal 293 (2)
Pemohon
:
Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan
|
| 6740 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pasal 176
|
| 6730 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemohon
:
1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin;
2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M;
3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H;
4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M
|
| 6723 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Penetina Cani Cesya Kogoya
|
| 6724 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Dadang Sukresna selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
|
| 6721 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Aristides Verissimo de Sousa Mota
|
| 6722 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, dkk
|
| 6719 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
|
| 6705 |
No. Tanda Terima
:
85/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pemohon
:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dkk.
|
| 6691 |
No. Tanda Terima
:
83/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Saiful Mashud, S.H., selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)
|
| 6690 |
No. Tanda Terima
:
82/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Alamsyah Panggabean
|
| 6692 |
No. Tanda Terima
:
84/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.
|
| 6676 |
No. Tanda Terima
:
81/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H.
|
| 6675 |
No. Tanda Terima
:
80/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Kementerian Negara
Pemohon
:
Bayu Segara, S.H. dan Novan Lailathul Rizky
|
| 6674 |
No. Tanda Terima
:
79/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Agus Rahardjo, M.S.M, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, dkk.
|
| 6673 |
No. Tanda Terima
:
78/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon
:
PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama
|
| 6665 |
No. Tanda Terima
:
77/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Jovi Andrea Bachtiar, S.H., Richardo Purba, S.H., Leonardo Satrio Wicaksono, S.H., dkk
|
| 6664 |
No. Tanda Terima
:
76/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon
:
Forkorus Yaboisembut, S.Pd.
|
| 6645 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemohon
:
Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Mula Pospos, S.E., M.M., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., Drs. Sutanto Herujatmiko, Ahmad Imberan, dan Afrilita
|
| 6646 |
No. Tanda Terima
:
74/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri
|
| 6647 |
No. Tanda Terima
:
75/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
|
| 6641 |
No. Tanda Terima
:
69/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
|
| 6642 |
No. Tanda Terima
:
70/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil mengenai indenpendensi KPK
Pemohon
:
Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
|
| 6643 |
No. Tanda Terima
:
71/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Dora Nina Lumban Gaol, Leon Maulana Mirza Pasha, dkk
|
| 6644 |
No. Tanda Terima
:
73/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung
|
| 6634 |
No. Tanda Terima
:
68/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Bagi Pengusaha Kena Pajak
Pemohon
:
PT. Wira Pratama Gasindo yang diwakili oleh Yanto selaku Direktur Utama
|
| 6631 |
No. Tanda Terima
:
67/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Tenggat waktu pelaksanaan mediasi dan/atau ajidukasi pada komisi informasi publik
|
| 6628 |
No. Tanda Terima
:
66/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil terhadap Perubahan Ketiga atas UU 13/2019 tentang MD3
Pemohon
:
Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H.
|
| 6618 |
No. Tanda Terima
:
63/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
Parliament Responsive Forum (PAMOR) yang diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal
|
| 6619 |
No. Tanda Terima
:
64/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
|
| 6620 |
No. Tanda Terima
:
65/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Pemohon
:
Achdiat Adiwinata
|
| 6617 |
No. Tanda Terima
:
62/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.
|
| 6600 |
No. Tanda Terima
:
61/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Syarat Peninjauan Kembali
Pemohon
:
Drs. La Arta, M.Si
|
| 6599 |
No. Tanda Terima
:
60/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd dan Evan Waluyo Rostanadji
|
| 6595 |
No. Tanda Terima
:
58/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pasal 7 ayat (2) huruf e
Pemohon
:
1. Faldo Maldini;
2. Tsamara Amany;
3. Dara Adinda Kesuma Nasution; dan
4. Cakra Yudi Putra
|
| 6594 |
No. Tanda Terima
:
59/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Formiil dan Materiil
Pemohon
:
Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk
|
| 6583 |
No. Tanda Terima
:
56/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh Adnan Topan Husodo dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini
|
| 6581 |
No. Tanda Terima
:
55/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini
|
| 6584 |
No. Tanda Terima
:
57/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing, dkk
|
| 6568 |
No. Tanda Terima
:
53/PUU-XVII/2019
Pemohon
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
|
| 6569 |
No. Tanda Terima
:
54/PUU-XVII/2019
Pemohon
:
1. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.;
2. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.; dan
3. Kexia Goutama
|
| 6567 |
No. Tanda Terima
:
52/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
pengangkatan calon anggota dpr
Pemohon
:
Alamsyah Panggabean
|
| 6557 |
No. Tanda Terima
:
47/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
1. Syamsul Bachri Marasabessy;
2. Yoyo Effendi;
3. Djefri Tuanany;
4. Adi Sucipto; dan
5. Sulastri
|
| 6554 |
No. Tanda Terima
:
50/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
|
| 6553 |
No. Tanda Terima
:
51/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
Muhammad Sholeh, S.H. dan Ir. Ahmad Nadir
|
| 6556 |
No. Tanda Terima
:
48/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan
|
| 6555 |
No. Tanda Terima
:
49/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Jaminan Produk Halal
Pemohon
:
Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin M.S., Prof. Dr. Ir. H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA., Prof. Dr. H. Sugijanto, M.S.Apt., dkk
|
| 6549 |
No. Tanda Terima
:
45/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Keterbukaan Informasi Publik
|
| 6544 |
No. Tanda Terima
:
42/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Hj. Maphilinda Syahrial
|
| 6542 |
No. Tanda Terima
:
40/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perkawinan
Pemohon
:
Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.
|
| 6546 |
No. Tanda Terima
:
43/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Penggunaan Frasa dan Kata yang Dipakai pada Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundangan yang di Bawahnya dengan Menggunakan Rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai Sumber Penggunaan Kata serta Frasa
Pemohon
:
Suharjo Triatmanto
|
| 6545 |
No. Tanda Terima
:
46/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
|
| 6548 |
No. Tanda Terima
:
44/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Narkotika
Pemohon
:
Andi alias Aket bin Liu Kim Liong
|
| 6543 |
No. Tanda Terima
:
41/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon
:
Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos dan Darius Nawipa
|
| 6541 |
No. Tanda Terima
:
39/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M;
2. Antonius Cahyadi, S.H., LL.M; dan
3. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.
|
| 6539 |
No. Tanda Terima
:
37/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
1. Arjuna Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Badrul Kohir dan Adib Hadi Permana; 2. Pena Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan Dian Mukti; 3. Mar`atul Mukhminah; 4. M. Faesal Zuhri; 5. Nurhadi; 6. Sharon Clarins Herman; dan 7. Ronaldo Heinrich Herman
|
| 6540 |
No. Tanda Terima
:
38/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
1. Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.;
2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK);
3. Iwan Kurniawan, S.Sy.;
4. Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.;
5. Yeperson, S.H.;
6. Mustika Yanto, S.H.;
7. Asutra Ulesko, S.H.;
8. Turiman, S.H.;
9. Novrian, S.H.; dan
10. Abdul Jafar, S.H., M.H.
|
| 6681 |
No. Tanda Terima
:
35/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Pemohon
:
1. Zadrack Taime;
2. Yan Pieter Yarangga;
3. Paul Finsen Mayor;
4. Sirzet Gwasgwas;
5. Oktovianus Pekei;
6. Albertus Moiwend;
7. Yohanis Petrus Kamarka;
8. Djanes Marambur;
9. Yosepa Alomang;
10. Karel Philemon Erari;
11. Pdt. Herman Awom, S.Th;
12. Thaha M. Alhamid;
13. Solidaritas Perempuan Papua (SPP); dan
14. Kemah Injil Gereja Masehi (KINGMI) di Tanah Papua.
|
| 6684 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-XVII/2019
Pemohon
:
Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo
|
| 5327 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Azam Khan, S.H.
|
| 5310 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
1. Ahmad Syauqi;
2. Ammar Saifullah;
3. Taufiqurrahman Arief;
4. Khairul Hadi;
5. Yun Frida Isnaini;
6. Zhillan Zhalilan.
|
| 5311 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
Pemohon
:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili oleh Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Amustofa Besan, S.H.; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili oleh Iksan Tinggapy, S.H., A.Azis Hentihu, S.E., Djalil Mukadar, S.P.; 3. Mahmud Nustelu; 4. Elias Behuku
|
| 5303 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Azam Khan, S.H.
|
| 5305 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Rochmadi Sularsono
|
| 5304 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Jaminan Produk Halal
Pemohon
:
Paustinus Siburian, S.H., M.H.
|
| 5315 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, dan Oktav Dila Livia
|
| 5321 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemohon
:
Nur Ana Apfianti
|
| 5319 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Aparatur Sipil Negara
Pemohon
:
Ahmad Ihsan, A.Md, Kep., S.H.
|
| 5317 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Pemohon
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
|
| 6682 |
No. Tanda Terima
:
99/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Ahmad Wazir Noviadi
|
| 4236 |
No. Tanda Terima
:
30/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemohon
:
1. PT. Exertainment Indonesia; 2. PT. Fitindo Sehat Sempurna;3. PT. Adhia Relaksindo; 4. Aero Sutan Aswar; 5. Antonius Ferry Rinaldo; 6. Wahyu Widayat Jati; 7. Ramses Sundjojo; 8. Grant Wiryadinata; 9. Fransisca Kallista Arnan; 10. Debby Astari Haryani; 11. Dwi Schofiska Pascali. N
|
| 4263 |
No. Tanda Terima
:
37/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Kepolisian Negara Republik Indonesia
|
| 4268 |
No. Tanda Terima
:
32/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Usaha Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama
Pemohon
:
1. Jaka Irwanta, SE 2. Siti Rohmah 3. Freddy Gurning 4. Yana Permadiana 5.
|
| 4253 |
No. Tanda Terima
:
31/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Penyelenggara Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ramdansyah, SS, SSos, SH., MKM
|
| 4251 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perkoperasian
Pemohon
:
1.Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur; 2.Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur; 3.Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati; 4.Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur; 5 Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; 6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia; 7.Agung Haryono; 8.Mulyono
|
| 4191 |
No. Tanda Terima
:
26/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
advokat tidak dapat dituntut baik dipidana maupun perdata
Pemohon
:
Rangga Lukita Desnata, S.H., Oktavianus Sihombing, S.H., Dimas Arya Perdana, S.H.
|
| 4192 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Kewenangan DPR untuk memilih Hakim Agung
Pemohon
:
DR. Made Darma Weda, S.H., M.H., DR. R.M. Panggabean, S.H., M.H dan DR. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.H.
|
| 4162 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. (Pemohon I), dan Boyamin (Pemohon II)
|
| 4159 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pemohon
:
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L
|
| 4161 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Partai Persatuan Nasional (PPN)
|
| 4166 |
No. Tanda Terima
:
23/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon
:
Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz
|
| 4196 |
No. Tanda Terima
:
24/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
Pemohon
:
1. Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H, 2. Universitas Bung Karno (UBK),3. Partai Pelopor
|
| 4171 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Batas wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
Pemohon
:
Dr. Drs. Stepanus Malak, M. Si dan Adam Adam Syatfle
|
| 4163 |
No. Tanda Terima
:
17/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Bakal CaLon Presiden
Pemohon
:
Aruji Kartawinata, S.H.
|
| 4167 |
No. Tanda Terima
:
16/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Pemohon
:
Syarief Almahdali, SE, Zulkifli Alkaf, SH, Tamrin, Asnawi Arbain, M. Hum, Ir. Samsul Tribuana, Dipl Eng, Sutarno Wijaya, Sonny Setiawan, SE, H. J. Jahidin S, SH.,MH, Aran Mascos Intjau, Bsc, Theresia Pilipus.
|
| 4248 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
1. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik. 2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)3. Yayasan LBH APIK Jakarta.4. Lembaga Partisipasi Perempuan.5. Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), 6. Wanita Katolik Republik Indonesia, (WKRI),7. Yayasan Institute Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Masyarakat (Institute for Policy and Community Development Studies - IPCOS),8. Women Research Institute (WRI), 9. Yayasan MELATI ‘83’,10. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia, 11. Suhartini Hadad, Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia,12. Nursyahbani Katjasungkana, S.H.,13. Soelistijowati Soegondo, SH.14. Sjamsiah Achmad, M.A., 15. Atashendartini Habsjah, 16. Titi Anggraini, 17. Kentjana Indrishwari S, 18. Magdalena Helmina M.S., 19. Dr. Marwah M Yunus Bandie, MM., 20. Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H.,21. Gusti Kanjeng Ratu Hemas. 22. Eni Khairani, 23. Hj. Hairiah, SH, MH., 24.Hana Hasanah Fadel Muhammad.25. Hj. Noorhari Astuti, S. Sos., 26.Nurmawati Dewi Bantilan 27. Poppy Maipauw, 28. Poppy Susanti Dharsono. 29. Vivi Effendy, 30. Dra. Siti Nia Nurhasanah, 31. Wahidah Suaib.
|
| 4202 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Ketenagalistrikan
Pemohon
:
Mardani H Maming, S.H.
|
| 4177 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
Effendi Gazali, Ph.D.,MPS ID, MSi.
|
| 4044 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Syarat Pengunduran Diri bagi PNS untuk menjadi peserata pemilu anggota DPD
Pemohon
:
1. Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag; 2. Zainal Ilmi, S.Ag. M.Pd
|
| 4024 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Drs. H. Muslim Kasim, Akt., MM., Ir. M. Shadiq Pasadigoe., Drs. H. Syamsu Rahim, MM., Drs. H. Nasrul Abit, MBA.
|
| 4022 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Mursyid, Anwar, Nazri Adlani, Erry Sofyan, Selamat, Ali Muamar, Kasmawati, Syaddam Natuah, Mulyadi
|
| 4184 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Hendry Batoarung Ma'dika Alias Papa Nio
|
| 3960 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon
:
OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA
|
| 3964 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Syarat usia menjadi hakim konstitusi
Pemohon
:
Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H.
|
| 4173 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
|
| 4149 |
No. Tanda Terima
:
117/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Ketenagakerjaan
Pemohon
:
Ir. Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwi Yanto
|
| 3947 |
No. Tanda Terima
:
116/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Peradilan Tata Usaha Negara
Pemohon
:
Benny Kogoya, A.MD.T
|
| 4029 |
No. Tanda Terima
:
114/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
dr. H. Idrus M.Kes
|
| 4033 |
No. Tanda Terima
:
115/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
DR. Ismail, M.Ag
|
| 3969 |
No. Tanda Terima
:
113/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon
:
Drs. H. Hazil Ma’ruf, MH
|
| 3958 |
No. Tanda Terima
:
112/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
Pemohon
:
H. Reskan E. Awaluddin, Susman Hdi, SP, MM., Aguslianto, S.Sos., Muksan
|
| 3948 |
No. Tanda Terima
:
111/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi
Pemohon
:
Badan Eksekutif Mahasiswa BEM KM Universitas Andalas
|
| 4137 |
No. Tanda Terima
:
110/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
istem Peradilan Pidana Anak
Pemohon
:
Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
(Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI))
|
| 4135 |
No. Tanda Terima
:
108/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Antonius Iwan Dwi Laksono dan Moch Syaiful, SH
|
| 4041 |
No. Tanda Terima
:
109/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Hadi Setiadi, SE
|
| 4133 |
No. Tanda Terima
:
107/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si
|
| 4130 |
No. Tanda Terima
:
106/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemohon
:
Partai Bulan Bintang (PBB)., dkk
|
| 4128 |
No. Tanda Terima
:
105/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
kepemilikan tanah
Pemohon
:
Raden Bung Hatta
|
| 4123 |
No. Tanda Terima
:
104/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Prof Syamsuddin Haris, Dr. Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Titi Anggraini,Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Refly Harun, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, Sulastio, Pipit Apriani, Yusfitriadi, Abdullah,Feri Amsari, SH, MH, King Faisal Sulaiman SH, LLM,
|
| 3911 |
No. Tanda Terima
:
102/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon
:
Paulus Agustinus Kafiar
|
| 3952 |
No. Tanda Terima
:
103/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pendidikan Tinggi
Pemohon
:
M. Nurul Fajri, Candra Feri Caniago, Depitriadi, Roky Septiari, Armanda Pransiska, dan Agid Sudarta Pratama
|
| 3892 |
No. Tanda Terima
:
100/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Ketenagakerjaan
|
| 4111 |
No. Tanda Terima
:
99/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Sistem Budidaya Tanaman
Pemohon
:
1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)2. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 3. Aliansi Petani Indonesia (API) 4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 5. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 6. Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI)7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)8. Perkumpulan Sawit watch9. Serikat Petani Indonesia (SPI)10. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) 11. Kunoto 12. Karsinah
|
| 4110 |
No. Tanda Terima
:
98/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Boyamin dan Supriyadi
|
| 4104 |
No. Tanda Terima
:
97/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemohon
:
H. Mujirin . Yamin, SE., M.SI; Drs. Hasrat Kamiudin, Drs. Andi Jalil Andi Laebe
|
| 4100 |
No. Tanda Terima
:
96/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Pemohon
:
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Perkumpulan Indonesian Parliamentary (IPC)
|
| 3871 |
No. Tanda Terima
:
94/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
partai politik
Pemohon
:
Jamaludin dan Andriyani
|
| 3870 |
No. Tanda Terima
:
95/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Guru dan Dosen
Pemohon
:
Aris Winarto., dkk
|
| 3869 |
No. Tanda Terima
:
93/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
perjanjian penyelesaian sengketa
Pemohon
:
Ir. H. Dadang Achmad
|
| 3839 |
No. Tanda Terima
:
90/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Pasal 27 ayat(1) UU Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemohon
:
M. Komarudin; Hamsani; Nani Sumarni; Mugiyanto; Muhibbullah; Reza Firmansyah; Joko Yulianto
|
| 3856 |
No. Tanda Terima
:
89/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
H. Sutan Sukarnotomo. SH.MH
|
| 3876 |
No. Tanda Terima
:
92/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
kewenangan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Pemohon
:
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
|
| 3874 |
No. Tanda Terima
:
91/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengalih tugasan pegawai BPN
Pemohon
:
Ricky Elviandi Afrizal, S.T.
|
| 3853 |
No. Tanda Terima
:
87/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemerintahan daerah
Pemohon
:
Wawan dan Kasiyono
|
| 3854 |
No. Tanda Terima
:
88/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Bantuan Hukum
Pemohon
:
Dominggus Maurits luitnan, S.H.;Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H.;Abdurahman Tardjo, S.H; TB. Mansyur Abubakar, S.H.;Malkam Bouw, S.H.; Paulus Pase, S.H., M.H;L. A. Lada, S.H.; Hj. Metiawati, S.H., M.H.;A. Yetty Lentari, S.H; Shinta Marghiyana, S.H
|
| 3831 |
No. Tanda Terima
:
86/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengelolaan Zakat
Pemohon
:
1. Yayasan Dompet Dhuafa, 2. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang 3. Yayasan Yatim Mandiri 4. Yayasan Rumah Zakat Indonesia 5. Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM)6. Yayasan Portal Infaq 7. Yayasan Harapan Dhuafa Banten 8. Koperasi Serba Usaha Peternak (KSUP) Sabua Ade Bima NTB 9. Koperasi Serba Usaha Kembeng Makmur Situbondo 10. Mohammad Arifin Purwakananta, 11. Juperta Panji Utama 12. Rudi Dwi Setiyanto Armie Robi 14. Dessy Sonyaratri 15. A. Azka Muthia 16. Umaruddinul Islam, 17. Fadlullah, 18. Sylviani Abdul Hamid, 19. Asep Supriyatna 20. Marjaya
|
| 3829 |
No. Tanda Terima
:
84/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Tajul Muluk ALS H. Ali Murtadha, Hassan Alaydrus, Lc, Drs.Ahmad Hidayat, Dr.Umar Shahab
|
| 3830 |
No. Tanda Terima
:
85/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Mohammad Umar Halimuddin, S.H. dan Siti Hidayawati, S.H.
|
| 3810 |
No. Tanda Terima
:
83/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
|
| 3809 |
No. Tanda Terima
:
82/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemohon
:
M. Komarudin; Muhammad Hafidz dan Yulianti
|
| 3789 |
No. Tanda Terima
:
81/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kewenangan penyelidikan ada di tangan polisi
Pemohon
:
M. Farhat Abbas, SH,MH
|
| 3788 |
No. Tanda Terima
:
80/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan
Pemohon
:
Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH
|
| 3779 |
No. Tanda Terima
:
78/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Muhamad Zainal Arifin, S.H.
|
| 3782 |
No. Tanda Terima
:
79/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemasyarakatan
Pemohon
:
Sudirman Hidayat (Pemohon I) & Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H. (Pemohon II)
|
| 3770 |
No. Tanda Terima
:
76/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan
Pemohon
:
Dr. Ir. Fadel Muhammad
|
| 3775 |
No. Tanda Terima
:
77/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
|
| 3768 |
No. Tanda Terima
:
74/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Penghentian sementara Perkara di Mahkamah agung jika terhadap perkara tersebut sedang diajukan permohonan ke MAhkamah Konstitusi
Pemohon
:
Mahendra Budianta dan Arifin
|
| 3757 |
No. Tanda Terima
:
73/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Status Rehabilitasi dan Kedudukan Hukum bagi Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah yang diberhentikan secara tetap
Pemohon
:
Drs. Obednego Depparinding. MH
|
| 3767 |
No. Tanda Terima
:
75/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
pemeintahan daerah
Pemohon
:
Zainal Arifin Mochtar, SH.,LL.M., Feri Amsari, SH.,MH dan Indonesia Corruption Watch (ICW)
|
| 3756 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Keberadaan Fraksi Dalam MPR, DPR, DPD dan DPRD
Pemohon
:
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)
|
| 3755 |
No. Tanda Terima
:
71/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
Dr. H. Idrus, M.Kes
|
| 3722 |
No. Tanda Terima
:
69/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
hukum acara pidana
Pemohon
:
H. Parlin Riduansyah
|
| 3680 |
No. Tanda Terima
:
68/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
perlindungan konsumen
|
| 3679 |
No. Tanda Terima
:
67/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Syarat untuk menjadi calon kepala daerah bagi TNI dan Polisi
Pemohon
:
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS),
|
| 3632 |
No. Tanda Terima
:
70/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Ketentuan Putaran Kedua Pemilukada DKI Jakarta
Pemohon
:
1. Abdul Havid Permana, 2. Mohammad Huda, 3. Satrio Fauzia Damardjati
|
| 3665 |
No. Tanda Terima
:
65/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
dominasi swasta dan asing dalam pengusaaan kekayaan alam negara
Pemohon
:
1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)
|
| 3666 |
No. Tanda Terima
:
66/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
tembakau merupakan zat adiktif
Pemohon
:
Suyanto, Drs. Iteng Achmad Surowi, Akhmad, Galih Aji Prasongko
|
| 3664 |
No. Tanda Terima
:
64/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
data nasabah untuk perkara perceraian
Pemohon
:
Magda Safrina, SE, MBA
|
| 3660 |
No. Tanda Terima
:
61/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
double proteksi santunan ahli waris dan uang penghargaan
|
| 3663 |
No. Tanda Terima
:
63/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Pemohon
:
H.F. Abraham Amos, S.H dan dan Johny Bakar, SH
|
| 3661 |
No. Tanda Terima
:
62/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Pemohon
:
1.Drs. H. Daria 2. H. kamaruddin Ali SH, 3. H. Al Ghazali. A. Wahid S.Ag, 4. Sui Hok 5. Kisanjaya S.Pd dan 6. Saref
|
| 3658 |
No. Tanda Terima
:
60/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Drs. H. Zain Alkim
|
| 3654 |
No. Tanda Terima
:
58/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kenaikan harga BBM bersubsidi
Pemohon
:
1.Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2.Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)4. Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) 5. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 6. Trade Union Rights Centre (TURC) 7. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 8. Dani Setiawan
|
| 3656 |
No. Tanda Terima
:
59/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
pengujian pembentukan undang-undang nomor 16 tahun 2011
Pemohon
:
Dominggus Maurits Luitnan, S.H.; Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H.; Abdurahman Tardjo, S.H.; Paulus Pase, S.H., M.H.; TB. Mansjur Abubakar, S.H.; Umar Tuasikal, S.H., M.H.; Hj. Metiawati, S.H., M.H.; Shinta Marghiyana, S.H.
|
| 3652 |
No. Tanda Terima
:
57/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Penafsiran terdapa frasa kelalaiannya dan orang lain
|
| 3650 |
No. Tanda Terima
:
56/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
batas usia bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan
Hubungan Industrial dan Hakim
Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
Pemohon
:
Jono Sihono, SH., dan M. Sinufa Zebua, SH.,
|
| 3641 |
No. Tanda Terima
:
53/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2012
Pemohon
:
Letnan Jenderal Mar. (purn) Suharto, Dr. H. Tjuk Kasturi Sukiadi dan Ali Azhar Akbar
|
| 3643 |
No. Tanda Terima
:
54/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kesalahan Pembentukan Undang-Undang
Pemohon
:
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 2. Dra. Noviantika Nasution 3. Max Lau Siso 4. Badinkenita Sitepu 5. Lasmidara, SH
|
| 3646 |
No. Tanda Terima
:
55/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya
Pemohon
:
H. PATRICE RIO CAPELLA, S.H., AHMAD ROFIQ, S.T.,
|
| 3636 |
No. Tanda Terima
:
51/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
ambang batas perolehan suara untuk diikutkan penentuan kursi
Pemohon
:
1.Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2.Yayasan Soegeng Sarjadi 3. Yuda Kusumaningsih 4. Wahyu Dinata 5. Lia Wulandari 6. Rahmi Sosiawaty 7. Khoirunnisa Nur Agustyati 8. Devi Darmawan 9. Yuristinus Oloan 10. Adriana Venny Aryani
|
| 3639 |
No. Tanda Terima
:
52/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu
Pemohon
:
1.Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); 2. Partai Bulan Bintang (PBB); 3. Partai Damai Sejahtera (PDS); 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 5. Partai Demokrasi Perempuan (PDP); 6. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); 8. Partai Persatuan Nasional (PPN); 9. Partai Patriot; Partai Matahari Bangsa (PMB); 11. Partai PElopor; 12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI); 13. Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 14. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme); 15. Partai Buruh; 16. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 17. Partai Merdeka; 18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); 19. Partai Pemuda Indonesia (PPI); 20. Partai Kedaulatan; 21. Partai Serikat Indonesia (PSI); 22. Partai Republik Nusantara (PRN);
|
| 3634 |
No. Tanda Terima
:
50/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pemohon
:
1.Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), 2.Serikat Petani Indonesia (SPI), 3.Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), 4.Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 5.Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 6.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 7.Aliansi Petani Indonesia (API)8.Sawit Watch 9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan 11. Yayasan Pusaka 12.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 13. Institute Keadilan Global dan 14.Budi Laksana
|
| 3630 |
No. Tanda Terima
:
49/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengambilan Minuta akta dan pemanggilan notaris
|
| 3628 |
No. Tanda Terima
:
48/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemekaran Wilayah
Pemohon
:
H.Alias Wello,SIP (PemohonI) dan Idrus (Pemohon II)
|
| 3626 |
No. Tanda Terima
:
47/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemekaran Wilayah
Pemohon
:
H. Alias Wello, SIP dan Idrus
|
| 3245 |
No. Tanda Terima
:
44/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Peninjauan Kembali
Pemohon
:
I Made Sudana, SH
|
| 3620 |
No. Tanda Terima
:
45/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
penyesuaian harga bahan bakar minyak
Pemohon
:
Komarudin dan Muhammad Hafidz
|
| 3623 |
No. Tanda Terima
:
46/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kenaikan Harga BBM
Pemohon
:
Ir. Ahmad Daryoko, Ir. Kgs. Muhammad Irzan Zulpakar, dan Mukhtar Guntur Kilat
|
| 3615 |
No. Tanda Terima
:
43/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemohon
:
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit.
|
| 3609 |
No. Tanda Terima
:
41/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Keuangan Negara
Pemohon
:
Muhamammad Fhatoni, Akmal Fuadi, Denni
|
| 3612 |
No. Tanda Terima
:
42/PUU-X/2012
Pemohon
:
Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PEMBELA NKRI), Eddy Wesley Parulian Sibarani, S.E., Masyur Maturidi, S.T., M.Fadhlan Hagabean Nasutiaon, S.T.
|
| 3603 |
No. Tanda Terima
:
39/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Tindak Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Herlina Koibur, S.Pi
|
| 3606 |
No. Tanda Terima
:
40/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Larangan untuk melakukan pekerjaan yang menimbulkan kesan sebagai seorang dokter atau dokter gigi
Pemohon
:
Perkumpulan Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (ASTAGIRI) dan H. Hamdani Paryogo
|
| 3600 |
No. Tanda Terima
:
38/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pembatasan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dari Luar Partai Politik
Pemohon
:
Moh. Tanwir. Abdur Rahman
|
| 3597 |
No. Tanda Terima
:
37/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
ketentuan gaji pokok, tunjangan dan hak dan jaminan bagi Hakim
Pemohon
:
Teguh Satya Bhakti, SH., MH
|
| 3584 |
No. Tanda Terima
:
35/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Pemohon
:
1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten
|
| 3581 |
No. Tanda Terima
:
34/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
PENGATURAN TENTANG USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Pemohon
:
1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.
2. M. Jodi Santoso, S.H.
3. Nurul Anifah, S.H.
|
| 3592 |
No. Tanda Terima
:
36/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
PUU Nomor 22 Tahun 2001
Pemohon
:
1.Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2. Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia 3.Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam 4.Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia 5.Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam 6.Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia 7.Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah 8.Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia 9.AL Jami’yatul Washliyah 10.Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan 11. K.H. Achmad Hasyim Muzadi(SOJUPEK)12. Drs. H. Amidhan 13 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat 14. Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si 15. Marwan Batubara 16. Drs. Fahmi Idris, MH 17. Moch. Iqbal Sullam 18. Drs. H. Ichwan Sam 19. Ir. H. Salahuddin Wahid 20.Nirmala Chandra Dewi M, SH 21.HM. Ali Karim OEI, SH 22. Adhi Massardi 23. Ali Mochtar Ngabalin 24. Hendri Yosodiningrat, SH 25. Laode Ida 26. Sruni Handayani 27.Juniwati T. Masgehun S 28. Nuraiman 29.Sultana Saleh 30. Marlis 31. Fauziah Silvia Thalib 32. King Faisal Sulaiman, SH. LL.M 33. Soerasa, BA 34.Mohammad Hatta 35. M. Sabil Raun 36. Edy Kuscahyanto, S.SI 37. Yudha Ilham, SH 38. Joko Wahono 39. Dwi Saputro Nugroho 40.A.M Fatwa 41. Hj. Elly Zanibar Madjid 42.Jamilah
|
| 3572 |
No. Tanda Terima
:
31/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Lembaga atau Institusi yang berhak berkoordinasi dengan KPK
Pemohon
:
Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc.
|
| 3574 |
No. Tanda Terima
:
32/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemekaran wilayah Provinsi Riau yang mengambil batas wilayah Provinsi Jambi
Pemohon
:
H. hasan Basri Agus, Zumi Zola Zulkifli, Romi Hariyanto, SE, Drs. Meiherriansyah, Abidin, Junaidi, Kalik, H. Hasip Kalimuddin Syam, Sayuti, SH. R. Muhammad
|
| 3579 |
No. Tanda Terima
:
33/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
kewenangan pemberian ijin kegiatan masyarakat
|
| 3116 |
No. Tanda Terima
:
26/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Syarat Pendidikan Bagi calon kepala daerah
Pemohon
:
Mosez Kallem, SH
|
| 3175 |
No. Tanda Terima
:
29/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Menjadi gelandangan bukan perbuatan pidana
Pemohon
:
debbi agustio pratama
|
| 3176 |
No. Tanda Terima
:
30/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Sanksi administrasi ketika mengajukan keberatan dan banding di pengadilan pajak
Pemohon
:
PT. Hutahaean diwakili oleh HARANGAN WILMAR HUTAHAEAN
|
| 3172 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pembatasan pengajuan kasasi dan Perlakuan Jaksa Penuntut Umum yang sewenang-wenang
|
| 3171 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Nilai barang sebagai hukuman untuk tindak pidana ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan
Pemohon
:
Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana yang Diwakili oleh Anggara, S.H dan Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.
|
| 3115 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan metode perolehan suara terbanyak
Pemohon
:
Hofni Ajoi, Maurits Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo, SH., Stevanus Syufi
|
| 3098 |
No. Tanda Terima
:
24/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Tembakau Tidak Hanya Memiliki Dampak Negatif
Pemohon
:
Drs. Achmad Wazir Wicaksono, A. Yunan Athoillah, M.Si., Luthfi Aris Sasongko, S.Tp., M.Si., Helmy Purwanto, S.T., M.M., Safroni Isrososiawan, M.M., Muhammad Yusuf, M.Si., Ahmad Asir, S.Ag., M.Pd., Abd. Basith, SP., Alif Muhlis, S.Ag.,Drs. Khoiron, Ir. Deni Ranggajaya, Dendin Samsudin,
|
| 3095 |
No. Tanda Terima
:
23/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Syarat Pengajuan Banding Pada Pengadilan Pajak
Pemohon
:
Agus Subagio. SE.MM
|
| 3229 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Pemohon
:
Prpf. Dr. H. Mohammad Surya, H.M. Rusli Yunus, IIr. Abdul Azis Hoesein, MengSc., Dipl.HE
|
| 3091 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemindahan hak atas saham
Pemohon
:
H.Agus Ali (Direktur Utama PT. Igata Jaya Perdania
|
| 3092 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pernyataan Pailit
Pemohon
:
Dionisius A Siu Go (UD. Surya Mandiri)
|
| 3093 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pernyataan Kepailitan
Pemohon
:
Olivia Yulianti Widya (Direktur Utama dari PT.Sinar Dewi Flores Indah)
|
| 3057 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Ibukota Kabupaten Buton Utara
Pemohon
:
Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si
|
| 3055 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pemekaran Wilayah
|
| 3054 |
No. Tanda Terima
:
17/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Tindakan Pidana yang dilakukan pleh pejabat negara
Pemohon
:
Heriyanto, S.H., M.H. (Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu)
|
| 3044 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Penjatuhan Hukuman Mati
Pemohon
:
Raja Syahrial Alias Herman Alias Wak Ancap dan Raja Fadli Alias Deli
|
| 3043 |
No. Tanda Terima
:
16/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pemohon
:
Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H.
|
| 3016 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pembatasan Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium Untuk Kendaraan Pribadi Roda Empat
Pemohon
:
Bgd.Syafri, S.H., Lavaza Basyaruddin, S.H., Yuliana alias Nonly Yuliana, Asep Anwar, S.H.
|
| 3018 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pembatasan Luas Minimal Perumahan Bagi Rakyat
Pemohon
:
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (“DPP APERSI”)
|
| 3015 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pembatasan Luas Minimal Perumahan Bagi Rakyat
Pemohon
:
Adittya Rahman GS, Jefri Rusadi, Erlan Basuki
|
| 2944 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Proses Pemilihan Anggota KPU dan Bawaslu
Pemohon
:
1). Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2). Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M
3. Charles Simabura, S.H., M.H. 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
|
| 2975 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
kewenangan Pemerintah Daerah terhadap wilayah pertambangan
Pemohon
:
H.Isran Noor, M.Si (BupatiKabupaten Kutai Timur)
|
| 2980 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kedudukan dan Pengelolaan Anggaran Kepolisian Republik Indonesia
Pemohon
:
Boyamin dan Supriyadi ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
|
| 2951 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Pemohon
:
Fathul Hadie Utsman, Prof. DR. Abdul Halim Soebaha, MA., DR. Abd. Kholiq Syafaat, MA., M. Qomari, SE, Ph.D., DR. M. Hadi Purnomo, M.Pd., Dra. Hamdanah, M.Hum., Dra. Sumilatun, MM., Sanusi Affansi, SH.MH., Imam Mawardi., JN. Raisal Haq., AD. Afkar Rara., A.L. Raidal Libar., Jaelani., Imam Rofii.
|
| 2941 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengelolaan Sumber Daya Laut
Pemohon
:
dr. Salim Alkatiri
|
| 2940 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional
Pemohon
:
Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif.
|
| 2942 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Badan Intelejen
Pemohon
:
1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipasif Untuk Transisi Berkeadilan ( Imparsial) 2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 4. Perkumpulan Masyarakat Setara 5. Aliansi Jurnilis Independen (AJI). 6. Mugiyanto 7. Hendrik Dikson Sirait 8. Asiah. 9. Dorus Wakum 10. Abd Bashir 11. Suciwati 12. Bedjo Untung 13. Edi Arsadad 14. Rizal Darma Putra, 15. Haris Azhar, SH.MA. 16. Choirul Anam, SH 17. Ullin Ni'am Yusron, 18. Mariam Ananda, S.IP
|
| 2939 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pajak Alat-Alat Berat/Alat-alat besar
Pemohon
:
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, PT, Pama Persada Indonesia (PAMA), PT. Swa Kelola Sukses, PT. Ricobana, PT. Nipindo Prima Mesin, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Uniteda Arkato
|
| 2936 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Larangan Penggunaan Lambang Negara
Pemohon
:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Bervilia Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V)
|
| 2990 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Masa Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
Pemohon
:
Ramses Wally, SH., Yustus Kambu, SH., Andi Ismail
|
| 2985 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik
Pemohon
:
Djailudin Kaisupy
|
| 2871 |
No. Tanda Terima
:
86/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kawasan Tanpa Rokok Merupakan Bentuk Pembatasan Terhadap Penggunaan Barang Legal
Pemohon
:
Muhidin Sapdiana, Dulkarim, Deden, A. Zulvan Kurniawan, Indra Gunawan W, Rini
|
| 2863 |
No. Tanda Terima
:
85/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Daerah
Pemohon
:
Hi. Satono,S.P.,S.H.
|
| 2844 |
No. Tanda Terima
:
83/PUU-IX/2011
|
| 2843 |
No. Tanda Terima
:
84/PUU-IX/2011
Pemohon
:
Dr. M.Achsin, SE.,SH.,MM.,M.Ec.Dev.,Ak.,CPA., Drs. Anton Silalahi, Ak., CPA.,Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA, Rahmat Zuhdi, SE,MSA, M. Zainudin, SE,
|
| 2837 |
No. Tanda Terima
:
82/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 49 Ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pemohon
:
Fara Novia Manoppo,SH.
|
| 2836 |
No. Tanda Terima
:
81/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengisian Anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu
Pemohon
:
Indonesian Parliamentary Center (IPC), Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Soegeng Sarjadi, Center for Electoral Reform (CETRO), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR), Komite Pemantau Legislatif (Legislatve Watch Cimmittee) Sulawesi, Kebijakan dan Reformasi Hukum (SKRUM) Makassar, Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Lembaga Studi Kebijakan Publik, Centre of Society Development for Democracy (COSDEC), Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Trade Union Care Center (TUCC), The Aceh Institute, Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Aceh, Forum Komunikasi Laki-Laki dan Perempuan (FORKOLAPAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Sukardi Rinakit, Muhammad Dahlan, Ridho Imawan Hanafi, August Mellaz, Wahyu Dinata, Erik Kurniawan, Desiana Samosir, Danardono Siradjudin, Ratri Suspandriarsih, Desi Anggraeni, Ahmad Hanafi, Arbain, Nur Asiah Jamil, Josep Kristiadi, Reza Syawawi, Risfa Neltasia, Teguh Setiono, Vidya Dyasanti, Heni Yulianto, Rivan Prahasya, S.Hut, Iis Yuni Lestari, Soraya, Suci Ayuningtyas, Wawan Heru Suyatmiko, Agus Sarwono, Dwipoto Kusumo, Frenky Simanjuntak, Lia Toriana, Syefrianti Aulia E, Utut Aryo Saputro, Ir. Utami Nurul Hayati, Abdullah STP, Ade Irawan, Adnan Topan Husodo, Dra. Ani Soetjipto MA, Lolly Suhenty, Topo Santoso, SH, MH., Yuda Kusumaningsih / Yuda irlang, Refly Harun, Thomas A. Legowo, Drs Syamsuddin Haris, Moch. Fadjroel Rachman SE, Didik Supriyanto, Teten Masduki, Purnomo Satrio P, Said Salahudin, Efriza S.Ip, Dra. Evie Ariadne Shinta Dewi, Hendi Tri Wahyano, Nengah Sukardika, Heru Gutomo, Jatmiko Wiwoho, Sri Wahyu Ananingsih, SH, M.Hum, Turunan Gulo, SP. MSP, pipit Apriani, Charles Simabura, Feri Amsari, SH, MH, Miko Kamal, Nurul Firmansyah, Muhammad Fauzan Azim, Ardizal, SH, Rianda Seprasia. SH, Wahono S.sos, Jamin, Maskuri SH, Setyono, Endang Sri Rahayu, Siti Saptarini Kusumaningsih, Mamik Indarwati, Harun Prasetyo, Mustadjab, Hadi Setyanto, Abdul Hari, Lasmo, Mochtar Mn, SP, edy susanto, eko sulono st., siti apuah, sutar, Safi'an, Ali Mustofa, Suyatno SE, M. Nurrosyidin, S.Ag, Sugiyo, Dr. H. Mahfudz Ali, SH, Msi, Ferry Sataryanto, SH, Eko Haryanto, SH, Windy Setyawan Putra, SH, Khandori Sh, Dwi Saputra, Sh, Wiwit Aprilia, Ronny Maryanto, Qonik Hajah Masfuah, Bayu Samodra, Galih Hartanto Putro, Rahardan Fajar Nugroho, Olyviana Agustine, Gita Santika Ramadhani, Edi Pranoto, SH, M.Hum, Agus Suprihanto, SH, Msi, Arif Hidayat, SH, MH, Putrawan, Yance Arizona, Antonius Benny Susetyo, Ngatoilah, Willi Sumarlin, Yulianto, Yuristinus Oloan, Yoes Irwan baTubara, Rahmi Sosiawaty, Lia Wulandari, y. Ari Nurcahyo, Cecep Effendi.
|
| 2823 |
No. Tanda Terima
:
79/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Jabatan Wakil Menteri
Pemohon
:
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Korupsi (GN-PK)
|
| 2824 |
No. Tanda Terima
:
80/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Syarat menjadi anggota KPU
|
| 2780 |
No. Tanda Terima
:
78/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Media Link, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28)
|
| 2834 |
No. Tanda Terima
:
77/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Piutang Negara
Pemohon
:
1. PT. Sarana Aspalindo Padang (Pemohon I) 2. PT. Bumi Aspalindo Aceh (Pemohon II) 3. PT. Medan Aspalindo Utama (Pemohon III) 4. PT Citra Aspalindo Sriwijaya (Pemohon IV) 5. PT. Perintis Aspalindo Curah (Pemohon V) 6. PT. Karya Aspalindo Cirebon ( Pemohon VI) 7. PT. Sentra Aspalindo Riau (Pemohon VII)
|
| 2724 |
No. Tanda Terima
:
76/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengisian Anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu
Pemohon
:
SULASTIO, DANANG WIDYOKO,TITI ANGGRAINI, TOTO SUGIARTO, HADAR NAFIS GUMAY,YUSFITRIADI, FIRMANSYAH ARIFIN,SUKARDI RINAKIT, PUBERTUS IPUR, RIDHO IMAWAN HANAFI, AUGUST MELLAZ, WAHYU DINATA, ERIK KURNIAWAN, DESIANA SAMOSIR, DANARDONO SIRADJUDIN, RANI SUSPANDRIARSIH, DESI ANGGRAENI, AHMAD HANAFI, ARBAIN, NUR ASIAH JAMIL, JOSEP KRISTIADI, REZA SYAWAWI, RISFA NELTASIA, TEGUH SETIONO, VIDYA DYASANTI, HENI YULIANTO, RIVAN PRAHASYA, S.Hut, IIS YUNI LESTARI, SORAYA, SUCI AYUNINGTYAS, WAWAN HERU SUYATMIKO, AGUS SARWONO, DWIPOTO KUSUMO, FRENKY SIMANJUNTAK, LIA TORIANA, SYEFRIANTI AULIA E, DR. FATMAWATI, SH. MH., IR. UTAMI NURUL HAYATI, ABDULLAH STP, ADE IRAWAN, ADNAN TOPAN HUSODO, DRA. ANI SOETJIPTO MA, LOLLY SUHENTY, TOPO SANTOSO, SH, MH., YUDA KUSUMANINGSIH / YUDA IRLANG, REFLY HARUN, THOMAS A. LEGOWO, DRS SYAMSUDDIN HARIS, MOCH. FADJROEL RACHMAN SE, DIDIK SUPRIYANTO, TETEN MASDUKI, PURNOMO SATRIO P, SAID SALAHUDIN, MUHAMMAD DAHLAN, EFRIZA S.IP,
|
| 2725 |
No. Tanda Terima
:
75/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penggunaan Teknologi
Pemohon
:
Lembaga Swadya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI)
|
| 2698 |
No. Tanda Terima
:
74/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemberlakuan Sanksi Pidana Pada Pelaku Usaha
Pemohon
:
Organisasi Advokat Indonesia (OAI)
|
| 2699 |
No. Tanda Terima
:
73/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Ijin Dari Presiden Untuk Melakukan Pemeriksaan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana
Pemohon
:
Feri Amsari, SH.M.H, Drs. Teten Masduki., Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch
|
| 2684 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Bagi Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk
Pemohon
:
Sin Sikku, S.H.
|
| 2683 |
No. Tanda Terima
:
71/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Prosentase Dana Bagi Hasil
Pemohon
:
MAJELIS RAKYAT KALIMANTAN TIMUR BERSATU (MRKTB) (PEMOHON I)., SUNDY INGAN (PEMOHON II)., ANDU (PEMOHON III)., LUTHER KOMBONG (PEMOHON IV)., H.AWANG FERDIAN HIDAYAT, M.H ( (PEMOHON V)., MUSLIHUDDIN ABDURRASYID,M.Pdi (PEMOHON VI)., Ir.H.BAMBANG SUSILO, M.M (PEMOHON VII)
|
| 2667 |
No. Tanda Terima
:
70/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemberian Jaminan Sosial Dari Perusahaan Kepada Buruh
Pemohon
:
M. Komarudin, Muhammad Hafidz, Yulianti
|
| 2652 |
No. Tanda Terima
:
69/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat
Pemohon
:
dr. Salim AlKatiri
|
| 2651 |
No. Tanda Terima
:
68/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Putusan Ultra Petita dan Syarat Hakim Konstitusi
Pemohon
:
Dr. Bambang Supriyanto, SH.,.MH. (Pemohon I) Dr. Max Boli Sabon, SH., M. Hum ( Pemohon II) Eddie I. Doloksaribu, SH., MH. (Pemohon III) Ari Lazuardi Pratama, SH., (Pemohon IV) Muhammad Anshori, SH.( Pemohon V) Andriko Sugianto Otang, SH. (Pemohon IV)
|
| 2643 |
No. Tanda Terima
:
66/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
|
| 2646 |
No. Tanda Terima
:
65/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengajuan Banding Bagi Putusan Tentang Praperadilan
Pemohon
:
Tjetje Iskandar
|
| 2644 |
No. Tanda Terima
:
67/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sumpah Dalam KUHP
|
| 2654 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kehutanan
Pemohon
:
H. Andi Harahap, S.Sos
|
| 2619 |
No. Tanda Terima
:
61/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Pemohon
:
Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (Purn)Soekotjo Tjokroatmodjo
|
| 2629 |
No. Tanda Terima
:
62/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon
:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Merlina, S.H.
|
| 2623 |
No. Tanda Terima
:
64/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Jangka waktu pencegahan warganegara untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia
Pemohon
:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
|
| 2622 |
No. Tanda Terima
:
63/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penafsiran terhadap UU Mahkamah Konstitusi
Terkait dengan Putusan Perkara Pemilukada
Pemohon
:
Tonny Tesar dan Frans Sanadi
|
| 2607 |
No. Tanda Terima
:
59/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Badan Kehormatan
Pemohon
:
Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu, Muhammad Chozin Amirullah
|
| 2608 |
No. Tanda Terima
:
60/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemohon
:
Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Trade Union Right Centre (TuRC), Public What You Pay (PWYP), Koalisi Anti Hutang (KAU)
|
| 2579 |
No. Tanda Terima
:
57/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pemohon
:
Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum, Irwan Sofyan
|
| 2580 |
No. Tanda Terima
:
58/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
|
| 2569 |
No. Tanda Terima
:
55/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Peringatan Kesehatan dalam Promosi Rokok
Pemohon
:
1. Perkumpulan Forum Pengusaha Rokok Kretek. 2. Zaenal Musthofa. 3. Erna Setyo Ningrum
|
| 2570 |
No. Tanda Terima
:
56/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ir. Agusrin M Najamudin
|
| 2566 |
No. Tanda Terima
:
52/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemohon
:
1).Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia 2) PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk, 3).PT Padang Golf Bukit Sentul, 4) PT. Sanggraha Daksamitra, 5).PT Sentul Golf Utama, 6) PT. New Kuta Golf and Ocean View, 7) PT Merapi Golf, 8). PT. Karawang Sport Center Indonesia, 9) PT. Damai Indah Golf Tbk.
|
| 2567 |
No. Tanda Terima
:
54/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pemohon
:
Lembaga Swadaya Masyarakat Wira Dharma Putra yang diwakili oleh R.M. Moestoro sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat “Wira Dharma Putra”
|
| 2559 |
No. Tanda Terima
:
50/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
Pemohon
:
Windu Wijaya., dkk
|
| 2561 |
No. Tanda Terima
:
51/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengertian Sistem Jaminan Sosial
Pemohon
:
FX Arief Poyuono, SE., dkk
|
| 2560 |
No. Tanda Terima
:
53/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengajuan Pembubaran Parpol
Pemohon
:
Pong Hardjatmo, Ridwan Saidi, Judilherry Justam, M. Ridha, Gatot Sudarto dan Masyarakat Hukum Indonesia ( MHI)
|
| 2563 |
No. Tanda Terima
:
47/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Anggaran Pendidikan
Pemohon
:
Drs. Dj. Siahaan, S.H. dan Ir. Husni Husin, MS
|
| 2510 |
No. Tanda Terima
:
45/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penetapan Kawasan Hutan
Pemohon
:
1). Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., (Pemohon I) 2). Drs. Hambit Bintih, M.M. 3).(Pemohon II) Drs. Duwel Rawing (Pemohon III) 4).Drs. H.Zain Alkim (Pemohon IV) 5).H. Ahmad Dirman (Pemohon V) 6). Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. (Pemohon VI)
|
| 2550 |
No. Tanda Terima
:
49/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengisian Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
1)Prof.Dr. Saldi Isra, S.H. 2). Prof.Dr. Yuliandri,S.H., M.H., 3) Prof.Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.H. 4) Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H 5) Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM. 6). Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H 7) Feri Amsari, S.H., M.H.
|
| 2502 |
No. Tanda Terima
:
46/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
Afloriano Melesen, S.Ag., Iskandar Dabi-Dabi, S.PDi., Junaidi Deni, SP., M. Djan Mangoda., Saima Nuang, S.Sos, Hj. Arsad Sardan, S.E., S.Hut., Pdt. Demianus Ice, MTH.
|
| 2501 |
No. Tanda Terima
:
48/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
ultra petita
|
| 2470 |
No. Tanda Terima
:
44/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Alokasi Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemohon
:
DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk
|
| 2468 |
No. Tanda Terima
:
42/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Mahkamah Agung Sebagai Pihak Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Pemohon
:
Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H
|
| 2466 |
No. Tanda Terima
:
40/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pencekalan
Pemohon
:
Dr. Rico Pandeirot, S.H., LL.M., dkk
|
| 2467 |
No. Tanda Terima
:
41/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Masa Jabatan Gubernur Papua
Pemohon
:
Habel Rumbiak, SH, SpN
|
| 2469 |
No. Tanda Terima
:
43/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar Pada Bungkus Rokok
Pemohon
:
Dr. Widyastuti Soerojo, MSc., dkk
|
| 2455 |
No. Tanda Terima
:
38/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Alasan perceraian
Pemohon
:
Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil
|
| 2456 |
No. Tanda Terima
:
39/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penghentian Penyidikan
|
| 2405 |
No. Tanda Terima
:
36/PUU/IX/2011
Pokok Perkara
:
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
dr. Salim Alkatiri
|
| 2415 |
No. Tanda Terima
:
32/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kerugian Koperasi ditanggung oleh Para Pengurus.
Pemohon
:
Muhammad Suryani, S.E., Sani Abdullah, Husein Djunaidi dan Hj. Badriah
|
| 2404 |
No. Tanda Terima
:
37/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penyelesaian Hubungan Industrial
Pemohon
:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Ir. Rommel Antonius Ginting
|
| 2063 |
No. Tanda Terima
:
34/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengelolaan Lahan
Pemohon
:
Maskur Anang Bin Kemas Anang Muhamad
|
| 2064 |
No. Tanda Terima
:
35/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Syarat Pembentukan Partai Politik
Pemohon
:
Dana Iswara Basri., dkk
|
| 1787 |
No. Tanda Terima
:
33/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemberlakuan Sistem AFTA
Pemohon
:
Institute For Global Justice (IGJ), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kiara, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Perhimupnan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat (migrant care), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK, Dani Setiawan, Haris Rusly
|
| 1786 |
No. Tanda Terima
:
32/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kerugian Koperasi ditanggung oleh Para Pengurus.
Pemohon
:
Muhammad Suryani, S.E., Sani Abdullah, Husein Djunaidi dan Hj. Badriah
|
| 1741 |
No. Tanda Terima
:
31/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Harga Transaksi dari Jual Beli.
Pemohon
:
Harry Mulyono Machsus, S.H., M. Hum.
|
| 1755 |
No. Tanda Terima
:
30/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kewenangan Peradilan Agama
|
| 1734 |
No. Tanda Terima
:
29/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Calon Wakil Gubernur harus orang Asli orang Papua berdasarkan MRP.
Pemohon
:
Komarudin Watubun, S.H., M.H.
|
| 1716 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penetapan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya
Pemohon
:
Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
|
| 1191 |
No. Tanda Terima
:
26/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penyelesaian Debitor dan Kreditor melalui Pengadilan.
Pemohon
:
PT. Yala Tekno Geothermal, yang di wakili oleh Ir. Febrimansyah Lubis
|
| 1192 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Outsourching)
Pemohon
:
Didik Suprijadi (AP2ML)
|
| 3436 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penghasilan Dasar Pensiun
Pemohon
:
1.Hasanuddin Shahib;
2.Kusnendar Atmosukarto;
3.Suharto, S.H;
|
| 3440 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
Pemohon
:
Anthon Melkianus Natun, ST.
|
| 1160 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Hak atas Pemilikan Tanah.
Pemohon
:
Fachri Alamudie
|
| 1162 |
No. Tanda Terima
:
23/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Biaya Meterai
|
| 3439 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
Pemohon
:
Anthon Melkianus Natun, ST.
|
| 1151 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemutusan hubungan kerja dan Uang Pesangon.
Pemohon
:
Asep Ruhiyat, Suhesti Dianingsih, Bambang Mardiyanto dan Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Bandung
|
| 1146 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Verifikasi partai Politik.
Pemohon
:
Drs. H. Choirul Anam dan Tohadi, S.H., M. Si.
|
| 1143 |
No. Tanda Terima
:
16/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Cara Penahanan Tersangka
Pemohon
:
Abu Bakar Ba'asyir
|
| 1144 |
No. Tanda Terima
:
17/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Eksepsi tentang Kewenangan relatif Pengadilan.
Pemohon
:
Irwan Kurniawan, S.H.
|
| 1106 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Verifikasi Partai Politik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pemohon
:
1. Partai Persatuan Daerah;
2. Partai Bulan Bintang;
3. Partai Damai Sejahtera;
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
5. Partai Demokrasi Pembaruan;
6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;
7. Partai Patriot;
8. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia;
9. Partai Pemuda Indonesia; 10. Partai Matahari Bangsa;
11. Partai Pelopor;
12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
13. Partai Indonesia Baru;
14. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
15. Partai Karya Peduli Bangsa;
16. Partai Demokrasi Kebangsaan;
17. Partai Sarikat Indonesia;
18. Partai Merdeka.
|
| 1105 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Bentuk Ijazah dan Sertifikat
Pemohon
:
Drs. Andi Maddusila
|
| 1104 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
PHK Pekerja
Pemohon
:
Idrus Nawawi dan Haimingsi Hapari
|
| 1019 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
Liem Marita Alias Aling
|
| 1021 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-IX/2011
Pemohon
:
Barnabas Suebu, S.H,
|
| 1020 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si
Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA
|
| 1005 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Dana Pensiun
Pemohon
:
Widodo Edy Budianto
|
| 1006 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Jamsostek
|
| 1007 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-IX/2011
Pemohon
:
Mohamad R dan Rasma A.W
|
| 990 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pergantian kekosongan Pimpinan KPK.
Pemohon
:
Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW)
|
| 991 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Keuangan Gerkan Pramuka
Pemohon
:
M. Sholihin. IF
|
| 988 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengembalian kerugian keuangan Negara.
Pemohon
:
Komite Kedaulatan Rakyat, yang diwakili oleh: R. Hamdani, CH. Selaku Ketua Umum dan Anisah Ambaryani selaku Wakil Sekretaris Jenderal
|
| 987 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Merusak Kehormatan atau nama baik
Pemohon
:
H. Alias Wello, Sip.
|
| 989 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Akta Notaris Outentik
Pemohon
:
Pdt. Thjahjadi Nugroho dan Aryanto Nugro, SE,MM
|
| 972 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sertifikat Veteriner atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter.
Pemohon
:
Deni Juhaeni, I. Griawan Wijaya, Netty Retta Herawaty Hutabarat, Bagus Putu Mantra
|
| 955 |
No. Tanda Terima
:
81/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon
:
1. Drs. John Ibo., MM.
2. Yosep Yohan Auri.
3. Robert Melianus.
4. Jimmy Demianus Ijie., S.H.
|
| 915 |
No. Tanda Terima
:
79/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.
Pemohon
:
1. Husen Pelu, S.H; 2. Andrijana, P.Si., S.H.; 3. Abdul Amin Monoarfa, S.H.; 4. Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fill. I.; 5. Siti Hajijah, S.H.; 6. R. Moch Budi Cahyono, S.H.; 7. Joni Irawan, S.H.; 8. Supriasi Budisusanto, S.H.
|
| 916 |
No. Tanda Terima
:
80/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Penetapan pasangan Calon
Pemohon
:
Fahuwusa Laia, S.H., M.H.
|
| 907 |
No. Tanda Terima
:
78/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Endan Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H.
|
| 906 |
No. Tanda Terima
:
77/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Ketentuan Pengenaan Pajak Berganda bagi Perusahaan Perikanan
Pemohon
:
1. PT. West Irian Fishing Industries; 2. PT Dwi Bina Utama; 3. PT. Irian Marine Product Development; 4. PT.Alfa Kurnia.
|
| 881 |
No. Tanda Terima
:
76/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
dua kali masa jabatan
Pemohon
:
1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M
2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum.
3. H.M. Kamdani
4. Drs. Abdullah Nur
5. Heri Subagyo, S.H.
6. Bambang Sutikno BSc.S.H.
|
| 880 |
No. Tanda Terima
:
75/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
1. H. Sugianto Sabran;
2. H. Eko Soemarno, S.H;
|
| 870 |
No. Tanda Terima
:
74/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kegiatan Bongkar Muat Barang
Pemohon
:
1.Bambang K. Rahwardi;
2.H. Arlen Sitompul;
3.H. M. Fuadi.
|
| 869 |
No. Tanda Terima
:
72/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kehutanan
Pemohon
:
H. Andi Harahap, S.Sos
|
| 866 |
No. Tanda Terima
:
73/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pencabutan dan Perpanjangan Penahanan dan Keputusan mengenai Permintaan Ekstradisi
|
| 861 |
No. Tanda Terima
:
71/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
H. F. Abraham Amos, S.H.,Djamhur, S.H Dkk
|
| 798 |
No. Tanda Terima
:
69/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Acara Pidana
|
| 799 |
No. Tanda Terima
:
70/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pelarangan Pengajuan Permohonan Parate Eksekusi oleh Seorang Advokat atau Kuasa Hukum
|
| 796 |
No. Tanda Terima
:
67/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Syarat-Syarat Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Pemohon
:
1. Muhammad Chozin Amirullah, SPI., MAIA
2. Asep Wahyuwijaya;
3. AH. Wakil Kamal;
4. Ahmad Fauzi ALS Ray Rangkuti;
5. Edwin Partogi;
6. Abdullah STP;
7. Arif Susanto;
8. Dani Setiawan;
9. Embay Supriyantoro;
10. Abdul Rohman;
11. Herman Saputra
|
| 797 |
No. Tanda Terima
:
68/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemohon
:
Harry Mulyono Machsus, S.H., M. Hum.
|
| 761 |
No. Tanda Terima
:
66/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
1. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H, 2. Bob P. Nainggolan, S.H., M.H., M.M., 3. Maruli Simorangkir, S.H., 4. Murad Harahap, S.H., 5. Lelyana Santosa, S.H., 6. Nursyahbani Katjasungkana, S.H., 7. David Abraham, BSL, 8. Firman Wijaya, S.H., M.H, Dr. SF. 9. Marbun, S.H., M.Hum
|
| 710 |
No. Tanda Terima
:
65/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
|
| 695 |
No. Tanda Terima
:
64/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang
|
| 694 |
No. Tanda Terima
:
62/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pelayanan Publik
Pemohon
:
Walikota Makassar; Lembaga Ombudsman Kota Makassar; dll
|
| 689 |
No. Tanda Terima
:
63/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
|
| 687 |
No. Tanda Terima
:
59/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
I Made Sudana, S.H.
|
| 644 |
No. Tanda Terima
:
61/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Ketenagakerjaan
Pemohon
:
M. Komarudin, Mumammad Hafidz
|
| 643 |
No. Tanda Terima
:
60/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Hengky Baramuli
|
| 640 |
No. Tanda Terima
:
57/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
APBN TA 2010
Pemohon
:
Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), dll
|
| 641 |
No. Tanda Terima
:
58/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Sisdiknas
Pemohon
:
Yayasan Salafiyah Pekalongan, Yayasan Santa Maria pekalongan
|
| 617 |
No. Tanda Terima
:
55/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Perkebunan
Pemohon
:
1. Japin; 2. Vitalis Andi, S.Pd; 3. Sakri; 4. Ngatimin Alias Keling;
|
| 618 |
No. Tanda Terima
:
56/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Mahkamah Agung
Pemohon
:
R. Ngadino Hardjosiswojo
|
| 529 |
No. Tanda Terima
:
54/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kehutanan
Pemohon
:
Ir. Muztav SJAB
|
| 401 |
No. Tanda Terima
:
52/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
pembatasan jabatan notaris
Pemohon
:
Anthony Saga Widjaya, S.H.
|
| 402 |
No. Tanda Terima
:
53/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemberhentian Kepala Daerah
Pemohon
:
Hi. Satono, S.H., S.P.
|
| 37 |
No. Tanda Terima
:
35/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintah Aceh
Pemohon
:
1. Tami Anshar Mohd Nur; 2. Faurizal; 3. Zainuddin Salam; 4. Hasbi Baday
|
| 277 |
No. Tanda Terima
:
51/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Ibadah Haji
Pemohon
:
1. M. Farhat Abbas, S.H., M.H.
2. Windu Wijaya
|
| 227 |
No. Tanda Terima
:
50/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Jaminan Sosial
Pemohon
:
1. Maemunah
2. Sugiarto
3. Sri LInda Yanti
4. Rohayati Ketaren
5. Yunus
6. Tutut Herlina
7. Dewan Kesehatan Rakyat (DKI)
8. Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota
9. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia
|
| 184 |
No. Tanda Terima
:
47/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
batas usia penerima pensiun
Pemohon
:
Dominikus Dagang, BA
|
| 189 |
No. Tanda Terima
:
48/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pornografi
Pemohon
:
M. Farhat Abbas, S.H., M.H. dan Agus Wahid
|
| 165 |
No. Tanda Terima
:
49/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
kejaksaan
Pemohon
:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendara
|
| 158 |
No. Tanda Terima
:
46/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri)
Pemohon
:
Hj. Aisyah Mochtar alias Machica
|
| 92 |
No. Tanda Terima
:
45/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Dr. Muhammad Abduh Zen, M.Hum
|
| 91 |
No. Tanda Terima
:
43/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon
:
H. Husain Umajohar
|
| 80 |
No. Tanda Terima
:
41/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Penertiban Perjudian
Pemohon
:
Drs. Chairulhadi., dkk
|
| 81 |
No. Tanda Terima
:
42/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Perlindungan Saksi dan Korban
Pemohon
:
Komjen. Pol Drs. Duadji, S.H., M.H., M.Sc.
|
| 43 |
No. Tanda Terima
:
38/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Partai Politik dan MD3
Pemohon
:
Lily Chadidijah Wahid
|
| 44 |
No. Tanda Terima
:
34/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kesehatan
Pemohon
:
Nurtanto Wisnu Brata, S.e; 2. Amin Subarkah; 3. Abdul Hafidz Aziz H., S.Pd; 4. Drs. Thalabudin Muslim KH; 5. Moh. Tafri H; 6. H. Parmuji; 7. Timbul; 8. H. Supriyadi; 9. Salim; 10. Suparno; 11. Suryadi; 12. Hodri
|
| 41 |
No. Tanda Terima
:
37/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
M. Farhat Abbas, S.H., M.H.
|
| 42 |
No. Tanda Terima
:
39/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Prof. Dr. (Jur). O.C. Kaligis, S.H
|
| 34 |
No. Tanda Terima
:
36/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
1. Dolfie Daniel Angkouw; 2. Lucky Aldrin Senduk; 3. Franciscus Daniel Sompie; 4. Suardi Hamzah; 5. Donald Kagel Monintja
|
| 1901 |
No. Tanda Terima
:
40/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
Pemohon
:
H.Aziz Bestari, ST., MM
|
| 3417 |
No. Tanda Terima
:
32/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Penentuan Wilayah Pertambangan oleh negara, dan pendiskriminasiaan seseorang sebagai "penghalang" sesuai kehendak penguasa
Pemohon
:
1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI);
3. Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA);
4. Koalisi untuk Keadilan Perikanan (KIARA);
5. Solidaritas Perempuan (SP);
6. Nur Wenda;
7. Paulus Wangor;
8. Wilhelmus Jago;
9. Eduardus Sanor;
10.David Katang;
11.Petherson Natari;
12.Helena A. Laehe;
13.A. Iwan Dwi Laksono;
14.Sumanta;
15.Suyanto;
16.Trisno Widodo;
17.Gigih Guntoro;
18.Velentinus Dulmin;
19.Salikin;
20.Takril Halumi;
21.Yani Sagaroa.
|
| 2134 |
No. Tanda Terima
:
33/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
HB. Paliudju; (PKPI); Drs. J. Santoso
|
| 2230 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
1.Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN., 2.Dr, Rico Pandeirot, S.H., LL.M., 3.Gabriel Mahal, S.H., 4.Petrus Bala Pattyona, S.H., 5.Ferry H. Amahorseya, S.H.,M.H., 6.Teuku Nasrullah, S.H., M.H.m 7.Afrian Bondjol, S.H., LL.M., 8.Rachmawati, S.H., M.H., 9.Th. Ratna Dewi K., S.H., M.Kn., 10.Dea Tunggaesti, S.H., M.M., 11. Eka Sumaryani, S.H., 12.Adinda Utami Anindita, S.H., LL.M., 13.Rocky L. Kawilarang, S.H., 14.Vincencius Tobing, S.H., 15. M. Y. Ramli, S.H., 16. Aldila Chereta warganda, S.H., 17.Muhammad Heru Mahyudin, S.H., 18.Nadya Helida, S.H.
|
| 702 |
No. Tanda Terima
:
30/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Perlakuan diskriminatif terhadap badan usaha (kecil) yang tidak berbadan hukum terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Pemohon
:
1. Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI);
2. Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (Astrada) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
|
| 2118 |
No. Tanda Terima
:
31/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
H. Khairul Efendi, S.E.
|
| 2102 |
No. Tanda Terima
:
29/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintahan daerah
Pemohon
:
Drs. H. Dadang S. Muchtar
|
| 2218 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Sefriths E.D. Nau
|
| 700 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Wilayah Pertambangan Rakyat
Pemohon
:
1. Fatriansyah Aria;
2. Fahrizan.
|
| 2213 |
No. Tanda Terima
:
26/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Lily Chadidjah WahiD., DKK
|
| 2266 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Suyud, Mr Liem Dat Kui
|
| 2167 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-VIII/2010
|
| 1870 |
No. Tanda Terima
:
24/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Istilah Cina
Pemohon
:
Drs. Eddy Sadeli, S.H.,
|
| 1845 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Barang Cetakan
Pemohon
:
Institut Sejarah Nasional Indonesia (ISSI)yang diwakili oleh I Gusti Agung Ayu Ratih, M.A (Ketua Pengurus ISSI), dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri.
|
| 2199 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kesehatan
Pemohon
:
Drs. H. Bambang Sukarno
|
| 2171 |
No. Tanda Terima
:
23/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Pemohon
:
M. Farhat Abbas, S.H., M.H.
|
| 1866 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
H. Huzrin Hood, S.H.,
|
| 2189 |
No. Tanda Terima
:
17/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Muh. Burhanuddin, S.H., dan Rachmat Jaya, S.H., M.H.
|
| 2172 |
No. Tanda Terima
:
16/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kekuasaan kehakiman
|
| 1858 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemilu 2009
Pemohon
:
Nanang Sukirman, H. Idris Rosyadi, H. Herman, Ruswandi S.E., Ir. Sulaiman
|
| 1852 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Partai Politik
Pemohon
:
Doni Istyanto Hari Mahdi
|
| 1834 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Barang Cetakan
Pemohon
:
Muhammad Chozin Amirullah,S.Pi., MAIA; Adhel Setiawan; Eva Irma Muzdalifa; Syafrimal Akbar Dalimunthe; Muhidin M. Dahlan.
|
| 2197 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kesehatan
Pemohon
:
Misran, S.Km., dkk
|
| 2190 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
Muh. Burhanuddin, S.H., dan Rachmat Jaya, S.H., M.H.
|
| 1894 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Nur Hidayat Sardini,S.Sos, M.Si.; Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si.; SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus, S.E.; Bambang Eka Cahya Widodo,S.IP, M.Si.; Wirdyaningsih, SH, M.H.;
dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) yang diwakili oleh Ketua dan Anggotanya, yaitu: Nur Hidayat Sardini,S.Sos, M.Si., Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si., SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus, S.E., Bambang Eka Cahya Widodo,S.IP, M.Si., Wirdyaningsih, SH, M.H.
|
| 2187 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kompetensi penyeleseian ekonomi syariah
Pemohon
:
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum.
|
| 2183 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Hak Angket Dewan
Pemohon
:
DR.Bambang Supriyanto, S.H., M.H., Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., dkk
|
| 1823 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Kejaksaan
|
| 2967 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Hak angket DPR
Pemohon
:
DR.Bambang Supriyanto, S.H., M.H., Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dkk
|
| 2960 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-VIII/2010
Pemohon
:
Anggara, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi, S.H.
|
| 1816 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pemerintah Daerah
Pemohon
:
Drs. Herman HN. M.M
|
| 2953 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengelolaan wilayah
Pemohon
:
KIARA, IHCS, PK2PM, KPA, SPI, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, YLBHI, WALHI, API, dll
|
| 2923 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengadilan Anak
Pemohon
:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YKPAM)
|
| 2930 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Perseroan Terbatas
Pemohon
:
PT. Rezeki Murni, Dr. Bambang N. Rachmadi
|
| 1991 |
No. Tanda Terima
:
152/PUU -VII/2009
Pemohon
:
H. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.
|
| 3001 |
No. Tanda Terima
:
153/PUU -VII/2009
Pemohon
:
Dr. Ir. Safrial, MS.
|
| 3006 |
No. Tanda Terima
:
150/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Terorisme
Pemohon
:
Umar Abduh, Mohammad Iqbal Bin A. Rahman, Haris Rusly, John Helmi Mempi, Hartsa Mashirul HR
|
| 1934 |
No. Tanda Terima
:
151/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
kementerian Negara
Pemohon
:
Hj. Lily Chadidjah Wahid jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB)
|
| 2082 |
No. Tanda Terima
:
146/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
PENENTUAN PIMPINAN DPRD DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN KURSI TERBANYAK DI KABUPATEN/KOTA
Pemohon
:
Marthen Maure, S.H.; Simson Fransisko Beli, S.Sos.; Kislon Obisuru, S.Sos.; Marjuki Usman, A.Ma.; Seniriadin N. Badu, S.Sos., M.Si.; Soleman B. Gorangmau, S.T.; Yusak Simon Atamau; Aris Wahyudi; Yonathan Mokay; Henderikis Soleman Laukamang, S.Sos.; Mulyawan Jawa; Mesak Malaimakuni; Simeon Gilaa; Permenas Lamma Kolly, S.E.
|
| 1953 |
No. Tanda Terima
:
145/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI KESULITAN KEUANGAN BANK
Pemohon
:
Sri Gayatri, Agus Wahid, Adhi M.Masardi, Agus Joko Pramono, Halim Dat Kui, Drs. M. Hatta Taliwang
|
| 1946 |
No. Tanda Terima
:
147/PUU -VII/2009
Pokok Perkara
:
Pemerintah Daerah
Pemohon
:
Prof. Dr. Drg. I Gde Winasa, I Komang Suarna, Syahruddin, Awamil Birri, I Putu Ariasa Ariasa Wirawan , I Gusti Putu Sumberdana, I Ketut Suerka, I Wayan Suryadita, I Nengah Budi Asnawan, I Ketut Tamba, Bahrullah, Putu Murdana, I Wayan Mandiyasa, I Nyoman Sumadana, I Made Suitra, I Gede Gunada Wirawan, I Made Merta Yasa, I Made Arya, I Gusti Ngurah Wardaya, I Ketut Sujana, Khaled Akhmad
|
| 1960 |
No. Tanda Terima
:
143/PUU -VII/2009
Pokok Perkara
:
KONSTITUSIONALITAS PEMANFAATAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA OLEH PEMERINTAH
Pemohon
:
Bastian Lubis, S.E., M.M.
|
| 2008 |
No. Tanda Terima
:
140/PUU -VII/2009
Pokok Perkara
:
KONSTITUSIONALITAS PERAN NEGARA DALAM
PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA
Pemohon
:
Imparsial (diwakili oleh Rachland Nashidik jabatan Direktur Eksekutif), ELSAM (diwakili oleh Asmara Nababan, S.H. jabatan Ketua Dewan Pengurus), PBHI (diwakili oleh Syamsuddin Radjab, S.H., M.H, jabatan Ketua Badan Pengurus Nasional), Demos (diwakili oleh Anton Pradjasto jabatan Direktur Eksekutif), Perkumpulan Masyarakat Setara (diwakili oleh Hendardi, jabatan Ketua Badan Pengurus), Yayasan Desantara (diwakili oleh Muhammad Nur Khoiron jabatan Ketua Badan Pengurus), YLBHI (diwakili oleh Patra Mijaya Zen, S.H., LL.M. jabatan Ketua Badan Pengurus), K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, KH. Maman Imanul Haq
|
| 1964 |
No. Tanda Terima
:
142/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
PENENTUAN PIMPINAN DPRD DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN KURSI TERBANYAK DI KABUPATEN/KOTA
Pemohon
:
H. Subhan Saputera, S.Pi., M.P,
Muhammad Fansyuri, S.Hut., S.H.,
Drs. Tajuddin Noor, M.M.
|
| 2038 |
No. Tanda Terima
:
132/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota
Pemohon
:
Ir.H.ERI PUNOMOHADI, M.M
|
| 2029 |
No. Tanda Terima
:
138/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERPU YANG MENGATUR MEKANISME PENGGANTIAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemohon
:
SAOR SIAGIAN, S.H.; MANGAPUL SILALAHI, S.H.; DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.; SANDI EBENEZER SITUNGKIR, S.H.; CARREL TICUALU, S.E., S.H.;PIETERSON TANOS, S.H.;SAMARUDDIN R. MANULLANG, S.H.; VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H.; JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.; YANRINO HB. SIBUAE, S.H.; BRODUS, S.H.; HENDRI D. SITOMPUL, S.H.; ROBERTHUS BAIT KEYTIMU, S.H.
|
| 2996 |
No. Tanda Terima
:
136/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan
Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan
Pemohon
:
Harry Syahrial, Heru Narsono,Tayasmen Kaka
|
| 1996 |
No. Tanda Terima
:
137/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Peternakan dan Kesehatan hewan
Pemohon
:
1. Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), yang diwakili oleh Dra. Sri Hartuti Indah S.(Direktur Eksekutif)
2.Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), yang diwakili oleh Drh. Retno Dewi W. Bagja(Ketua Organisasi dan Kemasyarakatan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI))
3. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), yang diwakili oleh Drs. Dedi Setiadi (Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI))
4. Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), yang diwakili oleh Titah Soebajoe(Wakil Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI))
5. Serikat Petani Indonesia (SPI), yang diwakili oleh Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI))
6. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang diwakili oleh Huzna Gustiana Zahir (Ketua Harian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI))
7. Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), yang diwakili oleh Idham Arsyad (Sekretaris Jenderal Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA))
8. Teguh Boediyana
9. Asroul Abidin
10. Achmad
11. Suryarahmat
12. Drs. H. Asnawi
13. I Made Suwecha
14. Robi Agustiar,
15. A. Warsito,
16. Drh. Sukobagyo Poedjomartono,
17. Drh. Purwanto Djoko Ismail,
18. Elly Sumintarsih,
19. Salamuddin, S.E.,
|
| 1978 |
No. Tanda Terima
:
133/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK
Pemohon
:
Bibit S.Rianto; Chandra M.Hamzah
|
| 1944 |
No. Tanda Terima
:
135/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS
Pemohon
:
Ria Agustina Hasibuan
|
| 2035 |
No. Tanda Terima
:
129/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Penilaian Materi Norma Kewenangan Yudisial Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Dr. Andreas Hugo Pareira; Hr. Sunaryo, S.H.; Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, DSOG.
|
| 2033 |
No. Tanda Terima
:
131/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
Pemohon
:
1.Drs. Andreas Hugo Pareira;
2.HR. Sunaryo, S.H.;
3.Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, DSOG
|
| 1967 |
No. Tanda Terima
:
128/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pendelegasian Wewenang
Dalam Penetapan Tarif Pajak Penghasilan
Pemohon
:
Prof. Moenaf Hamid Regar
|
| 1975 |
No. Tanda Terima
:
130/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Perolehan Kursi Setelah Melalui Penghitungan Bpp (Bilangan Pembagi Pemilih)
Pemohon
:
Hebel Rumbiak,S.H., S.Pn
|
| 2025 |
No. Tanda Terima
:
127/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Inkonstitusionalitas Cakupan Wilayah Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat (pemekaran)
Pemohon
:
1. Maurits Major (Pemohon I);
2. Barnabas Sedik (Pemohon II);
3. Marthen Yeblo (Pemohon III);
4. Stevanus Syufi (Pemohon IV);
5. Hofni Ajoi (Pemohon V).
|
| 2013 |
No. Tanda Terima
:
123/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Inkonstitusionalitas Batas Wilayah
Kabupaten Seram Bagian Baratv (Pemekaran)
Pemohon
:
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diwakili oleh Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si (Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah yang diwakili oleh
Azis Matulete, S.H (Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah), Muhammad Umarella, S.E (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah), dan R. C. Nikijuluw (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah); Drs. Herkop Adam Maatoke, Simon Wasia, Chrestian Waeleruny, Fredrik Kasale; Ny. Hj. Halidjah Polanunu, Abdul Mutalib Ely, Ali Ely, Drs. Hi. Abdullah Laitupa.
|
| 2041 |
No. Tanda Terima
:
124/PUU-VII/2009
Pemohon
:
H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.; BEI KOMARAHADI SUBRATA ISKANDAR; EKO MARGONO; YOERI MESSAKH FACHRULLAH; KUSMAYADI; M. ALI NURDI; H. ABDUL KODIR, MAG; NURHAYATI YUSUF; H. MUHAMMAD SHOLEH, SE; KHOLIDAH TAMAMI, S.IP; INOUT WISHNU WARDHONO; HENDRA KURNIAWAN; IR. SURYADI HENDARMAN; H. SURYADI, S.SOS; WIDODO; DR. BAMBANG SUSANTO; ABDUL ROHMANI; RAHMAT DARMA FRIZAL, S.PD; ISMAIL MAHULAUW, SMQ, S.PDI; IHDI KARIM MAKIN ARA, S.H; H. BUDI SATRIA WIBAWA.
|
| 2002 |
No. Tanda Terima
:
122/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
HAK MENGAJUKAN PERLAWANAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Pemohon
:
Aries Ananto Budijanto, Budijanto Sutikno, dan Elfin Ananto.
|
| 2004 |
No. Tanda Terima
:
120/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Pemohon
:
H. Dirwan Machmud, S.H
|
| 2084 |
No. Tanda Terima
:
119/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Kerugian Hak Konstitusional Calon Anggota Legislatif Terhadap Kausalitas Pembagian Kursi BPP DPR
Pemohon
:
Drs. Deddy Djamaludin Malik, Faruk Sunge, Dudung Mundjadi, Syahril
|
| 1929 |
No. Tanda Terima
:
118/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Perlindungan Hukum
Atas Penggunaan Hak Merek
Pemohon
:
PT. Sinar laut Abadi dan Minardi Aminudin Kurnadi
|
| 1980 |
No. Tanda Terima
:
116/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Pemohon
:
1. Ramses Ohee
2. Organisasi Pejuang Barisan Merah Putih Papua yang diwakili oleh Ramses Ohee (Ketua Umum Organisasi Pejuang Barisan Merah Putih Papua) dan Yonas Alfons Nusi (Sekretaris Jenderal Organisasi Pejuang Barisan Merah Putih Papua)
|
| 1987 |
No. Tanda Terima
:
117/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Inkonstitusional Pemilihan Dan Penetapan Ketua MPR Dari Anggota DPR (MD3)
Pemohon
:
WAHIDIN ISMAIL; MARHANY VICTOR POLY PUA; SRI KADARWATI; K. H. SOFYAN YAHYA; INTSIAWATI AYUS.
|
| 1966 |
No. Tanda Terima
:
115/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Ketenagakerjaan
Pemohon
:
1. Ronald Ebenhard Pattiasina dan Puji Rahmat
2. Serikat Pekerja BCA Bersatu yang diwakili oleh Ronald Ebenhard Pattiasina dan Puji Rahmat.
|
| 1956 |
No. Tanda Terima
:
114/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pembatasan Pengajuan Permohonan Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
Pemohon
:
Deden Rukman Rumaji, Eni Rif'ati, dan Iyong Yatlan Hidayat
|
| 2047 |
No. Tanda Terima
:
107/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Hak Konstitusional Calon Legislatif
Dalam Penentuan Perolehan Kursi
Parpol Pemilu Legislatif
Pemohon
:
1. Dr H. Andi Jamaro Dulung, M.Si (Pemohon I); 2. Prof. Dr.H.Hamka Haq, M.A (Pemohon II); 3. Edward Tanari (Pemohon III)
|
| 3211 |
No. Tanda Terima
:
106/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
Pemohon
:
Drs.Arukat Djaswadi
|
| 2052 |
No. Tanda Terima
:
103/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Koalisi Pencalonan Ketua Dan Wakil Ketua Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Pemohon
:
Christian Nehemia Dilak S.H dan Zacharias Paulus Manae, S.H
|
| 2050 |
No. Tanda Terima
:
104/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PAJAK BAGI SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA
Pemohon
:
1. H.M Djamal Doa, S.E, 2. Tgk H. Abdul Hamid Usman, dan H.Lukman Syamra, Ph.D
|
| 1921 |
No. Tanda Terima
:
101/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Sumpah Profesi Advokat
Pemohon
:
H.F. Abraham Amos, S.H. (Pemohon I), Djamhur, S.H. (Pemohon II), dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. (Pemohon III).
|
| 1914 |
No. Tanda Terima
:
100/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pembatasan Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Pemohon
:
Ahmad Husaini;M. Sihombing Nababan; dan Aziz.
|
| 1931 |
No. Tanda Terima
:
102/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Penggunaan KTP Dan Paspor Bagi WNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2009
Pemohon
:
Refly Harun dan Maheswara Prabandono
|
| 1927 |
No. Tanda Terima
:
99/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pembatasan Dalam Pemberitaan Dan/Atau Penyiaran Atas Ancaman Sanksi Pidana
Pemohon
:
1. Karaniya Dharmasaputra; 2. Heru Hendratmoko; 3. FX. Rudi Gunawan; 4. ENDI M. BAYUNI; 5. SRI MALELA MAHARGASARI; 6. RAMADHAN POHAN; 7. TORIQ HADAD
|
| 1923 |
No. Tanda Terima
:
98/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik
Pemohon
:
Denny Yanuar Ali, Ph.D dan Drs. Umar S. Bakry, M.A
|
| 2096 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Perlakuan Secara Khusus Terhadap
Barang Milik Negara
|
| 1911 |
No. Tanda Terima
:
26/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik
Pemohon
:
Sri Sudarjo,S.Pd., S.H jabatan Presiden Dewan Nasional Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen Ibu Kota Negara
|
| 1917 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Proses pembuatan UU MA tidak sesuai dengan Tatib DPR
Pemohon
:
Asfinawati, Hasril Hertanto, S.H., M.H., Johanes Danang Widoyoko, S.T., Zainal Arifin Mochtar, SH, L.L.M.,
|
| 1907 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah
Pemohon
:
1. Prof.Dr.drg. I Gede Winasa dan 2. H. Nurdin Basirun, S.Sos.
|
| 1880 |
No. Tanda Terima
:
23/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Substansi Norma Hukum Pornografi
Pemohon
:
Yayasan LBH APIK Jakarta (diwakili oleh Estu Rakhmi Fanani, Spi., sebagai Ketua Badan Pelaksana); Perserikatan Solidaritas Perempuan (diwakili oleh Risma Umar, S.Ag., M.Si, sebagai Ketua Badan Eksekutif Nasional); Yayasan Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang (diwakili oleh Evarisan, SH.MH, sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan); Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya (yang diwakili oleh Sylvya Kurnia Dewi sebagai Koordinator Umum Sementara); Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation (yang diwakili oleh Wiladi Budiharga sebagai Ketua Dewan Pengurus Lembaga); Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (diwakili oleh Soka Handinah, S.Sos., Direktur Lembaga Bantuan Hukum); Acep Supriadi, mewakili Sanggar Kesenian Lestari Seni Tradisi Seni MARGA SALUYU Jakarta Timur, Perkumpulan Institut Perempuan (diwakili oleh Rotua Valentina,sebagai Ketua Dewan Pengurus)
|
| 2097 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan
Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BHP)
Pemohon
:
Yura Pratama Yudistira; Fadiloes Bahar; Lodewijk F. Paat, dkk
|
| 2121 |
No. Tanda Terima
:
24/PUU-VII/2009
Pemohon
:
Partai Independen Revolusi-45
Partai Kristen Indonesia
Partai Uni Demokrasi Indonesia
|
| 2090 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Kurator Dalam Hal Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang
Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara
Pemohon
:
1.Tafrizal Hasan Gewang, S.H., M.H.;
2.Royandi Haikal, S.H., M.H
|
| 2092 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
Pemohon
:
Pemohon I : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
|
| 1893 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pembentukan Kabupaten Maybrat(Pemekaran)
Pemohon
:
1. Sadrak Moso; 2. Yerimias Nauw; 3. Martinus Yumame, S.Pak; 4. Izaskar Jitmau, S.Pd; 5. Willem, NAA.
|
| 2138 |
No. Tanda Terima
:
16/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Kedudukan Hukum Koperasi Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Pemohon
:
Koperasi Praja Tulada diwakili oleh Trijono Hardjono dan Andreas Felix Stefanus Hutting
|
| 1871 |
No. Tanda Terima
:
17/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Substansi Norma Hukum Pornografi
Pemohon
:
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (diwakili Dra. Masruchah sebagai Sekjen),Yayasan Anand Asharam (diwakili oleh Maya Safira Muchtar sebagai Ketua Dewan Pengurus), Gerakan Integrasi Nasional (Wayan Sayoga sebagai Direktur Eksekutif), Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (diwakili oleh Pendeta Dr. A.A. Yewangoe dan Richard Daulay sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum), Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (diwakili oleh Asmara Nababan, SH sebagai Ketua Dewan Pengurus), Mariana Amiruddin, Thomas Aquino Wreddya Hayunta, Nur Azizah, Butet Kartaredjasa, Y. Ayu Utami, Lidia C. Noer, Happy Salma, Gomar Gultom, Marieta N.C. Sahertian, Pardamean Napitu, Hartoyo, Sankar Adityas Cahyo, David, Galih Widardono Aji, Yuli Rustinawati, Triana Mulyaningtyas, Danil Sihi, Lily Sugianto, Sri Agustini, Irene Augustine Sigit, Mariani, Drs. Andreas N. DJ. Udang, M.Sc, Hemmy Joke Koapaha
|
| 2156 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
KetetapanPenarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd
Pemohon
:
H.M Warsit S.Pd., S.H., M.H, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blora
|
| 2103 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan
Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BPH)
Pemohon
:
Aep Saepudin; Kristiono Iman Santoso; Sandi Sahrinnurrahman, S.TP, ; dkk
|
| 1890 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Kewenangan Pelaksanaan Cara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Pada Putaran Kedua
Pemohon
:
Y.Noto Sugiatmo Simohartono
|
| 2135 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan
Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BHP)
Pemohon
:
1. Aminudin Ma’aruf; 2. Naufal Azizi; 3. Senja Bagus Ananda; dkk
|
| 1885 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permasahan Atas Penerapan Hukum Kepabeanan
Pemohon
:
Philipus S.Soekirno
|
| 2076 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Substansi Norma Hukum Pornografi
Pemohon
:
Pnt. Billy Lombok, Jeffrey Delarue, S.T., Janny Kopalit, Goinpeace Tumbel, Jane Scipio, Dr. Bert Supit, Charles Lepar, S.E., Donny Rumagit, Kristo S. Lonteng, Harvany Boki, Pnt. Tenny Assa
|
| 1861 |
No. Tanda Terima
:
9/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Mekanisme Kerja Lembaga Survei Dalam Penghitungan Cepat (Quick Count) Pada Pemilu Legislatif 2009
Pemohon
:
Deny Yanuar Ali, Ph.D dan Drs. Umar S. Bakry, MA
|
| 1855 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Pemekaran)
Pemohon
:
Fredek Kasale, Chrestian Waileruny, Simon Wasia, Drs. Herkop Maatoke, Drs. H.A. Laitupa, Ali Ely, Ny. Halidja Polanunu, Yusuf Laisouw, S.Ag., MK., M.Si.
|
| 1846 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusional Bersyarat Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materil
Pemohon
:
Dr. Rizal Ramli
|
| 1831 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pemohon
:
Ikatan Notaris Indonesia
|
| 1838 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pelanggaran Etika Iklan “Memperagakan Wujud Rokok” Dalam Perspektif Hak Anak
Pemohon
:
Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Prov. Jawa Barat, Alfie Sekar Nadia, Faza Ibnu Ubaydillah
|
| 1824 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Inkonstitusional Bersyarat Pada Syarat “Tidak Pernah Dipidana” Terhadap Jabatan-Jabatan Publik Yang Dipilih (Elected Officials)
|
| 3107 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pelarangan Distribusi Dan/Atau Transmisi Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik
Pemohon
:
Edy Cahyono, Nenda Inasa
Fadhilah, Amrie Hakim)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) dan
Lembaga Bantuan hukum Pers (LBH Pers)
|
| 1815 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Bersyarat Ambang Batas (Parliamentary Threshold)
Perolehan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif
Pemohon
:
Prinsipal :
Ir. Laksamana Sukardi, dkk, (PDP)
Drs. H. Syarif Umar Al Kadrie, ( PPD)
|
| 1811 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pajak Penghasilan
Pemohon
:
Gustian Djuanda
|
| 3232 |
No. Tanda Terima
:
10/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Syarat Domisili Bagi Calon Anggota Dpd
Pemohon
:
DPD,Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum, S.H, Hariyono S.P, dkk, Sekretariat Nasional Perlindungan hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat,Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (CETRO),Forum Masyarakat peduli Parlemen
|
| 3226 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pembatasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama
Pemohon
:
Drs. H.M. SAID SAGGAF, M.Si. Bupati Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
|
| 3218 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Ketentuan Mengenai Pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan Dari Banggai Kepulauan Ke Salakan Sejak Berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan (Pemekaran)
Pemohon
:
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai :
Moch. Chair Amir.;
Perorangan :
Alwi M. Dg. Liwang, S.H.Arpat Liato; Frans L. Bukamo, BBA; M. Tanjung; Rizal Arwi; Yatno Lagona; Hasdin Mondika; Sri Siti Hardianti; Maryam Yusuf; Harsono Saidia; Arsid Musa;
|
| 3214 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
|
| 3130 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
PEMBAGIAN WILAYAH HASIL PEMBENTUKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PEMEKARAN)
Pemohon
:
Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang (Hulu Garang Damanik)
|
| 1449 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kejaksaaan
Pemohon
:
NY. A. NURAINI, SUBARDA MIDJAJA,
|
| 3123 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Kewenangan Bpk Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terhadap Informasi Pajak Atas Harta Benda Wajib Pajak
Pemohon
:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Anwar nasution
|
| 3105 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Kedudukan Pekerja Dalam Perusahaan Pailit Yang Berada
Di Bawah Kreditor Separatis
Pemohon
:
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI)
|
| 1448 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kejaksaaan
Pemohon
:
NY. A. NURAINI, SUBARDA MIDJAJA,
|
| 1586 |
No. Tanda Terima
:
31/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
LEGALITAS PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU (PEMEKARAN)
Pemohon
:
1. Abdul Hamid Rahayaan
2. Gasim Renuat
3. Abdul Gani Refra
|
| 1447 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kejaksaaan
Pemohon
:
NY. A. NURAINI, SUBARDA MIDJAJA,
|
| 1375 |
No. Tanda Terima
:
30/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Pengujian
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional
Pemohon
:
Ir. Syahrial Oesman, MM (Gubernur Sumatra Selatan)
|
| 1446 |
No. Tanda Terima
:
28/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kejaksaaan
Pemohon
:
NY. A. NURAINI, SUBARDA MIDJAJA,
|
| 1440 |
No. Tanda Terima
:
29/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Ketentuan Tentang Sensor Film
Pemohon
:
1.Annisa Nurul Shanty K;
2.Kurniati Aisyah Dewi;
3.Lalu Rois Amri;
4.Muhammad Rivai Riza;
5.Nurradhiani;
6.Tino Saroengallo.
|
| 1613 |
No. Tanda Terima
:
27/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Larangan Bagi Pejabat Publik Untuk Menjadi Pengurus Koni
Pemohon
:
Saleh Ismail Mukadar, S.H.
|
| 1293 |
No. Tanda Terima
:
25/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Penarikan Pengujian UU Partai Politik Mengenai Persyaratan Pembentukan Partai Politik
Pemohon
:
1. Lieus Sungkharisma;
2. Laksamana Madya (Purn) Sumitro
|
| 1365 |
No. Tanda Terima
:
24/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Inkonstitusionalitas Pasal 49 Ayat (1)
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Berkenaan Dengan Gaji Pendidik
Pemohon
:
Dra. Hj Rahmatiah Abbas Prof. DR. Badriyah, S.H
|
| 1481 |
No. Tanda Terima
:
22/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Pemohon
:
1. Daipin;
2. Halusi Thabrani;
3. H. Sujianto;
4. Kajidin;
5. Saebah;
6. Suriana;
7. Kelana Suria Darma;
8. Ir. Rusmadi;
9. Siti Dahniar;
10.Asmawati Idris Hasibuan;
11.Supono;
12.Suharno;
13.Eduard P. Marpaung;
14.Nikasi Ginting;
15.Trisya Miharja;
16.Maria Emeninta;
17.Herikson Pakpahan;
18.Mathias Mehan;
19.Elly Rosita;
20.Mudhofir;
21.Suparmi;
|
| 1630 |
No. Tanda Terima
:
21/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Pemohon
:
(PBHI) (STN) (SBJ) (API) (SP) (SPI) (WALHI) (KPA) (SHMI) (ASPPUK)
|
| 1620 |
No. Tanda Terima
:
20/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Legal Standing Anggota DPR Dalam
Pengujian Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi
Pemohon
:
Zainal Arifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo, Tjatur Sapto Edy
|
| 1453 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian
Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pemohon
:
Bambang Kristiono
|
| 1605 |
No. Tanda Terima
:
19/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
|
| 1452 |
No. Tanda Terima
:
13/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian
Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pemohon
:
Bambang Kristiono
|
| 1329 |
No. Tanda Terima
:
15/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah
Pemohon
:
Toar Samuel Tangkau
|
| 1600 |
No. Tanda Terima
:
18/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Keterlibatan DPR Dalam Proses Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc
|
| 1322 |
No. Tanda Terima
:
14/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik
|
| 1455 |
No. Tanda Terima
:
12/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Pengaturan Poligami
|
| 1460 |
No. Tanda Terima
:
11/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pembatasan Luas Lahan Tanah Pertanian
|
| 1429 |
No. Tanda Terima
:
8/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Undang-Undang Bank Indonesia
Pemohon
:
1. D. SJAFRI, Ketua/Penanggung Jawab Rencana dan Strategi, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/28 Mei 1928, agama Islam;
2. DESI NATALIA, S. Sos., Sekretaris Jenderal, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Desember 1978, agama Islam;
3. ANDI YULIANI, S.H., Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Makassar/13 April 1983, agama Islam;
4. TAY MEYER, S.H., Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Jakarta/4 Mei 1985, agama Budha;
5. FARAH DIBA, S.H., Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Agustus 1983, agama Islam;
|
| 1610 |
No. Tanda Terima
:
7/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
|
| 1646 |
No. Tanda Terima
:
6/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Kritik Atau Pendapat Terhadap Pemerintah Yang Dikualifikasikan Sebagai Delik Atau Tindak Pidana Dalam KUHP
|
| 1261 |
No. Tanda Terima
:
4/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pembatasan Jumlah Tempat Praktik Dan
Ancaman Pidana Bagi Dokter
Pemohon
:
dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An; SH
dr. Pranawa SP.PD
Prof. Dr. R.M. Padmo Santjojo
dr. Bambang Tutuko
dr.Chamim
dr. Rama Tjandra SPOG
H. Chanada Achsani, SH
|
| 1639 |
No. Tanda Terima
:
5/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Pemohon
:
Lalu Ranggalawe (Anggota DRPD Kab. Lombok Tengah)
|
| 1331 |
No. Tanda Terima
:
3/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Hukuman mati
Pemohon
:
Scott Anthony Rush (Australia)
|
| 1472 |
No. Tanda Terima
:
023/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Pemohon
:
1.Drs. A. Zainal Abidin., H. Hazairin Ahmad, MA., Drs. M. Taufik Rahman;
2.H. Hazairin Ahmad, MA;
3.Drs. M. Taufik Rahman
|
| 1674 |
No. Tanda Terima
:
2/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Hukuman mati
Pemohon
:
Edit Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran,Andrew Chan (Australia)
|
| 1255 |
No. Tanda Terima
:
1/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
Atas Keputusan Tata Usaha Negara
Pemohon
:
Drs. Endo Suhendo
|
| 1395 |
No. Tanda Terima
:
026/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Pemohon
:
1.Pengurus Besar PGRI
2.Santi Suprihatin
3. Abdul Rosid
4. Sunmarni
5. Zzulkifli
|
| 1538 |
No. Tanda Terima
:
025/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Setifikat Guru dan Dosen
Pemohon
:
1. Fathul Hadie Utsman
2. DR. Abd. Halim Suebahar, M.A.
3. DR. H. Abd. Kholiq Syafaat, M.A.
4. DR. M. Hadi Purnomo, MPd.
5. Dra. Sumilatun, M.M
6. Dra. Hamdanah, M.Hum
7. Drs. Zainal Fanani
8. Dra. Makmulah Harun, M.Pd.I
9. Sanusi Afand1, S.H. M.M
10. Dra. Nurul Qomariyah, SP.MP
11. Ir . Darimiyya Hidayati, MP
|
| 1581 |
No. Tanda Terima
:
024/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Hak Politik Anggota Polri
Pemohon
:
M. Sofwat Hadi, S.H. (Anggota DPD-RI/MPR-RI
|
| 1437 |
No. Tanda Terima
:
022/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia
Pemohon
:
Pandapotan Lubis
|
| 1523 |
No. Tanda Terima
:
021/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Badan Hukum Pendidikan
Pemohon
:
1. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI),
2. Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi),
3. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar
4. Yayasan Pendidikan Tinggi As-Syafi’iyah
5. Yayasan Wakaf UMI Makassar
7. Yayasan Universitas Prof.Dr. Moestopo
8. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI),
9. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-PT-PGRI)
10. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-IKIP-PGRI) Provinsi Bali
11. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-PT-PGRI) Daerah Kalimantan Selatan
12. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Provinsi Bali
13. Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI),
14. Yayasan Tarakanita
15. Yayasan Karya Sang Timur
16. Yayasan Mardi Yuana
|
| 1495 |
No. Tanda Terima
:
018/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Konstitusionalitas Perintah Penahanan
Pemohon
:
Mayor Jenderal (Purn). H. Suwarna Abdul Fatah
|
| 1514 |
No. Tanda Terima
:
020/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi
Pemohon
:
1. Drs. Arukat Djaswadi
2. K.H. Ibrahim
3. K.H.M. Yusuf Hasyim
4. H. Murwanto S
5. Abdul Mun’im, S.H
6. Drs. Moh. Said
|
| 1573 |
No. Tanda Terima
:
017/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan
Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
1. Yandril, S.Sos.
2. H. Anwar Maksum
3. H. Mino Aldi St. Bgd. Basa
4. Drs. YurzaI Kamsul
5. Ono Priyono St. Bandaro
6. Drs. Mustafa Rahman
7. Jufrie Arief St. Bagindo
8. Ir. Yusuf St. Mudo
9. M. Risman St. Sinaro
10. Fardinal St. Menan
11. Gusmal St. Batungkek Ameh
12. Tamsil SY., BA.
13. Tos Helmadi, SH., St. Palimo
14. Sy. Dt. Rajo Malintang
15. Nasweril Rajo Ameh
16. M. Budi Zulfikar, Amd.
17. Anuzul Dt. Rajo Ampek Suku
|
| 1425 |
No. Tanda Terima
:
015/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat
Pemohon
:
Fahilah Hoed, SH.
|
| 1567 |
No. Tanda Terima
:
014/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Wadah Tunggal Organisasi Advokat
Pemohon
:
1. Sudjono, S.H.
2. Drs. Artono, S.H., M.H.
3. Ronggur Hutagalung S.H., M.H
|
| 1557 |
No. Tanda Terima
:
013/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia
Pemohon
:
Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si.
|
| 1359 |
No. Tanda Terima
:
011/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Ketentuan Melakukan Banding Di Pengadilan Pajak
Pemohon
:
Amirudin Putut Aji Pusara, S.Kom.
|
| 1419 |
No. Tanda Terima
:
010/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
AH. Wakil Kamal, SH. mewakili Masyarakat Hukum Indonesia (MHI)
|
| 1413 |
No. Tanda Terima
:
009/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Ketentuan Peralihan Pada Undang-Undang Advokat
Pemohon
:
1.A. WAHYU PURWANA, SH. MH. Dkk.;
2.WIDHI DATU WICAKSONO, S.H.;
3.A. DHATU HARYO YUDO, S.H.;
4.MOHAMMAD SOFYAN, S.H
|
| 1233 |
No. Tanda Terima
:
007/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Perlindungan Hukum Dalam UU MA Dan UU KY
Pemohon
:
F.X. Cahyo Baroto
|
| 1282 |
No. Tanda Terima
:
006/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Pemohon
:
1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras)
3. Solidaritas Nusa Bangsa (SNB)
4. Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial)
5. Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65)
6. Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB)
7. Raharja Waluya Jati
8. H. Tjasman Setyo Prawiro
|
| 1245 |
No. Tanda Terima
:
008/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Recalling Anggota DPR
Pemohon
:
Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman
|
| 1237 |
No. Tanda Terima
:
007/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Perlindungan Hukum Dalam UU MA Dan UU KY
Pemohon
:
F.X. Cahyo Baroto
|
| 1279 |
No. Tanda Terima
:
006/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Pemohon
:
1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras)
3. Solidaritas Nusa Bangsa (SNB)
4. Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial)
5. Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65)
6. Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB)
7. Raharja Waluya Jati
8. H. Tjasman Setyo Prawiro
|
| 1306 |
No. Tanda Terima
:
003/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Tindak Pidana Korupsi
|
| 1268 |
No. Tanda Terima
:
005/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap
Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Pemohon
:
1. PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
2. DRS.H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH.
3. DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.M.HUM.
4. H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.
5. ISKANDAR KAMIL, SH.
6. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.
7. PROF.DR. H. MUCHSIN, SH.
8. PROF.DR. VALERINE J.L.K., SH.MA.
9. H. DIRWOTO, SH.
10. DR.H. ABDURRAHMAN, SH.MH.
11. PROF.DR. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.
12. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.
13. PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.
14. PROF.DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.
15. DRS.H. HAMDAN, SH.MH.
16. H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.
17. TITI NURMALA SIAHAAN SIAGIAN, SH.MH.
18. WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH.MSc.
19. MOEGIHARDJO, SH.
20. H. MUHAMMAD TAUFIQ, SH.
21. H.R. IMAM HARJADI, SH.
22. ABBAS SAID, SH.
23. ANDAR PURBA, SH.
24. DJOKO SARWOKO, SH.MH.
25. I MADE TARA, SH.
26. ATJA SONDJAJA, SH.
27. H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.
28. MARINA SIDABUTAR, SH.
29. H. USMAN KARIM, SH.
30. DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.
31. M. BAHAUDIN QUADRY, SH.
|
| 1506 |
No. Tanda Terima
:
024/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD
Pemohon
:
Drs. H. Muh. Madel MM.
|
| 1391 |
No. Tanda Terima
:
023/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Uu Mk Dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Pemohon
:
Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang dalam hal ini diwakili oleh
BahruI Ilmi Yakup, SH.; dan Dhabi K. Gumayra, SH;
|
| 1550 |
No. Tanda Terima
:
022/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Perlindungan Anak Dalam Memlih Agama
Pemohon
:
Bahrul Ilmi Yakup,S.H., Dhabi K Gumayra,SH
|
| 1396 |
No. Tanda Terima
:
023/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Uu Mk Dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Pemohon
:
Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang dalam hal ini diwakili oleh
BahruI Ilmi Yakup, SH.; dan Dhabi K. Gumayra, SH;
|
| 1507 |
No. Tanda Terima
:
024/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD
Pemohon
:
Drs. H. Muh. Madel MM.
|
| 1518 |
No. Tanda Terima
:
021/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Perampasan Hak Milik Yang Digunakan Untuk Kejahatan
Pemohon
:
Hendra Sugiharto
|
| 1547 |
No. Tanda Terima
:
022/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Perlindungan Anak Dalam Memlih Agama
Pemohon
:
Bahrul Ilmi Yakup,S.H., Dhabi K Gumayra,SH
|
| 1272 |
No. Tanda Terima
:
020/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Persyaratan Badan Hukum Bagi Wakil Pelaksana Penempatan Tki Swasta Di Luar Negeri
Pemohon
:
Soekitjo.J.G., DICKY R. HIDAYAT
dan KEVIN GIOVANNI ABAY
|
| 1467 |
No. Tanda Terima
:
018/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Perlindungan Anak dalm meilih agama
Pemohon
:
Ruyandi M. Hutasoit.
|
| 1476 |
No. Tanda Terima
:
017/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Pengawasan Hakim
Pemohon
:
Dominggus Mauris Luitnan, SH. H. Azi Ali Tjasa, SH,
Toro Mendrofa, SH,
|
| 1398 |
No. Tanda Terima
:
016/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH KOTA SINGKAWANG (PEMEKARAN)
|
| 1303 |
No. Tanda Terima
:
015/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kesalahan Atau Kelalaiannya Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit
Pemohon
:
Tommi S. Siregar, SH. LLM.
|
| 1563 |
No. Tanda Terima
:
014/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Jabatan Notaris
Pemohon
:
Hady Evianto, SH, SpN., H.M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N.,
Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N.,
|
| 1560 |
No. Tanda Terima
:
014/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Jabatan Notaris
Pemohon
:
Hady Evianto, SH, SpN., H.M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N.,
Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N.,
|
| 1299 |
No. Tanda Terima
:
013/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Ketentuan Tentang Pencantuman Kata Pengangkutan Mengangkut Dan Alat Angkut Dalam Uu Kehutanan Yang Berlaku Bagi Kapal-Kapal Pelayaran, Serta Adanya Larangan Dan Sanksi Pidana Bagi Alat-Alat Angkut Yang Beroperasi Di Lingkungan Hutan
Pemohon
:
DPP-Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP PELRA)yang diwakili oleh:
1. H.M. Yunus (Ketua)
2. Drs. H. Abd.Rasyid Gani (Sekjen)
|
| 1527 |
No. Tanda Terima
:
012/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2005 Kurang Dari 20 Persen Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Pemohon
:
F. Hadie Utsman. / Drs. Abd Halim Soebahar, M.A. /
Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd. /
Drs. Zainal Fanani. /
Sanusi Afandi, S.H., M.M. /
Dra. Hamdana, M.hum. /
Dra. Sumilatum /
Darimia Hidayati, S.P. /
JN. Raisal Haq
|
| 1373 |
No. Tanda Terima
:
011/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Pengalokasian Dana Pendidikan Secara Bertahap Kurang Dari 20 Persen Dari APBN Dan APBD
Pemohon
:
1.Drs. Zainal Fanani;
2.Sanusi Afandi S.H.,M.M.;
3.Dra. Hamdanah, M. Hum.;
4.Dra. Sumilatum;
5.Darimia Hidayati, S.P.;
6.JN. Raisal Haq;
7.Drs. Abd. Halim Soebahar, M.A.;
8.Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd.
|
| 1545 |
No. Tanda Terima
:
006/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah
|
| 1559 |
No. Tanda Terima
:
007/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Hak Pemerintahan Daerah Untuk Ikut Mengembangkan
Sistem Jaminan Sosial
Pemohon
:
Fathorrasjid, M.Si., Saleh Mukaddar, S.H.
|
| 1203 |
No. Tanda Terima
:
010/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Syarat Perolehan Suara Partai Politik Untuk Mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Pemohon
:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, berdasarkan Surat Nomor 267/DPN-PNBK/EKS/IV/2005 bertanggal 11 April 2005, memberi mandat kepada:Febuar Rahman, SH.,
A. H. Endaryadi, S.H.
|
| 1226 |
No. Tanda Terima
:
009/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Jabatan Notaris
Pemohon
:
1. Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun dalam kedudukan selaku Ketua Umum , DR. H.M. Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S.H., M.M., M.Kn.
2. Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum DR. H. Teddy Anwar, S.H.
|
| 1435 |
No. Tanda Terima
:
008/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air
Pemohon
:
Suyanto P.Siburian,
|
| 1555 |
No. Tanda Terima
:
007/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Hak Pemerintahan Daerah Untuk Ikut Mengembangkan
Sistem Jaminan Sosial
Pemohon
:
Fathorrasjid, M.Si., Saleh Mukaddar, S.H.
|
| 1546 |
No. Tanda Terima
:
006/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah
|
| 1277 |
No. Tanda Terima
:
004/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Kekuasaan Ketua Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan
Pemohon
:
Melur Lubis, SH.
|
| 1383 |
No. Tanda Terima
:
003/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Ketentuan Peralihan Tentang Kegiatan Penambangan Di Hutan Lindung
Pemohon
:
INDRO SUGIANTO, SH, M.H,
SANDRA MONIAGA, S.H ,
N.M. WAHYU KUNCORO, SH,
|
| 1294 |
No. Tanda Terima
:
001/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Ketentuan Tentang Pembatasan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Hanya Oleh Menteri Keuangan
Pemohon
:
Aryunia Candra Purnama
|
| 3244 |
No. Tanda Terima
:
69/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
KPTPK (KPK)
Pemohon
:
Bram HD. Manoppo, MBA.
|
| 1385 |
No. Tanda Terima
:
002/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Privatisasi Minyak Dan Gas Bumi
Pemohon
:
1.APHI (ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)
2.PBHI (PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)
3.YAYASAN 324
4.SNB (SOLIDARITAS NUSA BANGSA)
|
| 1645 |
No. Tanda Terima
:
006/PUU-II/2004
Pemohon
:
Drs. Muhadjir Effendy, MAP
|
| 1475 |
No. Tanda Terima
:
001/ PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pelaksanaan Pemilu Dan Syarat Calon Presiden/Wakil Presiden
Pemohon
:
1. F. Hadie Utsman
2. Dra. Mursyidah Thohir, MA
3. Swandoko Soewono;
4. Dra. Hamdanah, M.Hum;
5. Drs. Thohir Afandi, MPA;
6. Drs Abd. Halim Soebahar, MA.
|
| 1656 |
No. Tanda Terima
:
020/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Persyaratan Partai Politik Pengawasan Partai Politik Dan Pengawasan Partai Politik Oleh Pemerintah
Pemohon
:
H. Agus Miftah.Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Rakyat Indonesia (PPRI)
|
| 1654 |
No. Tanda Terima
:
020/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Persyaratan Partai Politik Pengawasan Partai Politik Dan Pengawasan Partai Politik Oleh Pemerintah
Pemohon
:
H. Agus Miftah.Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Rakyat Indonesia (PPRI)
|
| 1376 |
No. Tanda Terima
:
019/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Persyaratan Badan Hukum Bagi Wakil Pelaksana Penempatan Tki Swasta Di Luar Negeri
Pemohon
:
1. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI);
2.Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC);
3. Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI),
|
| 1388 |
No. Tanda Terima
:
002/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Privatisasi Minyak Dan Gas Bumi
Pemohon
:
1.APHI (ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)
2.PBHI (PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)
3.YAYASAN 324
4.SNB (SOLIDARITAS NUSA BANGSA)
|
| 1257 |
No. Tanda Terima
:
021/PUU-I/2003
Pemohon
:
1. Ahmad Daryono.;
2. M.Yunan Lubis, SH.
|
| 1372 |
No. Tanda Terima
:
019/PUU -III/2005
Pokok Perkara
:
Persyaratan Badan Hukum Bagi Wakil Pelaksana Penempatan Tki Swasta Di Luar Negeri
Pemohon
:
1. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI);
2.Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC);
3. Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI),
|
| 1248 |
No. Tanda Terima
:
013/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pemohon
:
Masykur Abdul Kadir.
|
| 1218 |
No. Tanda Terima
:
014/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Tindakan Paksa Badan Dan Penyanderaan
Dalam Undang-Undang Susduk
Pemohon
:
O. C. KALIGIS, S.H.
HUMALA SIMANJUNTAK, S.H.
RICO PANDEIROT, S.H., LL.M.
YB. PURWANING M. YANUAR, S.H., MCL, CN.
FARIDA SULISTYANI, S.H., CN, LL.M.
JONKY MAILUHUW, S.H.
MARLA R. WONGKAR, S.H.
AGUS DJAJA, S.H.
ERVIN LUBIS, S.H., LL.M.
DWINANDA NATALISTYO, S.H.
I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H.
R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H.
ANNY ANDRIANI, S.H.
MEIKE WIRDIATI, S.H.
JOHNY POLITON, S.H.
LUCAS, S.H.
MARSELINA SIMATUPANG, S.H.
TISYE ERLINA YUNUS, S.H.
RISMA SITUMORANG, S.H.
JUNIVER GIRSANG, S.H.
MARINI SULAIMAN, S.H.
SUSY TAN, S.H., M.H.
ELIZA TRISUCI, S.H.
FAJAR INDRAWATI, S.H.
LIZA LOEBBY, S.H.
NARISQA, S.H.
AFRIAN BONDJOL, S.H.;
NATHALIE ELIZABETH, S.H.
DANIEL ALFREDO, S.H.
MARCIA WIBISONO, S.H.
RUDHY A. LONTOH, S.H.
REINY TRIWULANDARI, S.H.
ADJI KUNTADEWI, S.H.
JOHN WALIRY, S.H.
HERI SURYADI, S.H.
F. DUMA SIAGIAN, S.H.
LIA ROSLIAWATI ROSMALIA, S.H.
RAHMAYANTI, S.H.
|
| 1247 |
No. Tanda Terima
:
012/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pembatasan Berserikat, Pemborongan Pekerjaan, Dan Phk Tanpa Pphi
Pemohon
:
SAEPUL TAVIP; HIKAYAT ATIKA KARWA; ILHAMSYAH;
SOEPARMAN SHR;
DJUFNIE A;
RUDI HB. DZAMAN;
ALY AKBAR;
W.D.F. RINDORINDO;
SUNARNO;
SOFYAN;
SULISTRI;
MOHAMMAD IRFAN;
NURYONO;
ANWAR MARUF;
EDI HUDYANTO;
ARI DJOKO S;
DINGIN;
SOFIATI MUKADI;
|
| 1314 |
No. Tanda Terima
:
017/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Larangan Menjadi Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten / Kota Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, Termasuk Organisasi Massanya, Atau Orang Yang Terlibat Langsung Atau Tidak Langsung Dalam G.30.S/Pki Atau Organisasi Terlarang Lainnya
Pemohon
:
Sumaun Utomo (Ketua DPP-LPRKROB), Ahmad Soebroto; Mulyono, SH
|
| 1224 |
No. Tanda Terima
:
011/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Larangan Menjadi Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten / Kota Bagi Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, Termasuk Organisasi Massanya, Atau Orang Yang Terlibat Langsung Atau Tidak Langsung Dalam G.30.S/Pki Atau Organisasi Terlarang Lainnya
Pemohon
:
1. Deliar Noer, 2. H. Ali Sadikin; 3. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas
4. Ny. Sri Husadhati
5. Robert Soepomo D.P. 6.Dr. Mohamad Toyibi 7. Buntaran Sanusi, S.E, M.M.
8. Moch. Sifa Amin Widigdo 9. Ir. Krisno Pudjonggo 10. dr. Judilherry Justam
11. Soenardi, S.H. 12. Ir. Urgik Kurniadi 13. Syamsul Hilal 14. Syafinuddin 15. Sunaryo, SH.16. Affanulhakim Umar 17. Bagus Satriyanto
18. Christianus Siner Key Timu
19. Ny. Hariati 20. Ny. Rustiah 21. Bambang Subono 22. Ny. Sri Rejeki Suninto 23. Payung Salenda
24. Gorma Hutajulu 25. Rhein Robby Sumolang 26. Ir. Sri Panuju. 27. Suyud Sukma Sendjaja 28. Margondo Hardono
|
| 1312 |
No. Tanda Terima
:
007/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ir. Abdullah Hehamahua, M.Sc.
|
| 1340 |
No. Tanda Terima
:
006/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk
Pemohon
:
KPKPN;
Anggota Masyarakat Indonesia
|
| 1205 |
No. Tanda Terima
:
004/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Syarat-Syarat Calon Hakim Agung Dan Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang
Pemohon
:
Machrie Hendra, SH.
|
| 1430 |
No. Tanda Terima
:
003/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Surat Utang Negara
Pemohon
:
Dorma H. Sinaga, SH,Ketua Umum APHI Cs
|
| 1206 |
No. Tanda Terima
:
001/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Ketentuan Unbunding Dan Penguasaan Negara Terhadap Cabang Produksi Listrik
Pemohon
:
APHI, PBHI dan Yayasan 234
|
| 1658 |
No. Tanda Terima
:
020/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Persyaratan Partai Politik Pengawasan Partai Politik Dan Pengawasan Partai Politik Oleh Pemerintah
Pemohon
:
H. Agus Miftah.Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Rakyat Indonesia (PPRI)
|