Rabu
29 Januari 2020, 10:00 WIB |
2020-01-29 10:00 |
0 |
81/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. |
- |
Pengucapan
Ketetapan |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
29 Januari 2020, 10:00 WIB |
2020-01-29 10:00 |
0 |
48/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan |
Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk |
Pengucapan
Putusan |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
29 Januari 2020, 10:00 WIB |
2020-01-29 10:00 |
0 |
69/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Erko Mojra |
- |
Pengucapan
Putusan |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
29 Januari 2020, 10:00 WIB |
2020-01-29 10:00 |
0 |
75/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) |
Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2019 |
Pengucapan
Putusan |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
29 Januari 2020, 10:00 WIB |
2020-01-29 10:00 |
0 |
76/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Forkorus Yaboisembut, S.Pd. |
Jimmy Monim, S.H. |
Pengucapan
Putusan |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
29 Januari 2020, 10:00 WIB |
2020-01-29 10:00 |
0 |
84/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. |
|
Pengucapan
Putusan |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|