Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Hardizal, S.Sos, M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Gatot Nurmantyo

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemohon:
Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 2 Februari 2022

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait tanggal 2 Februari 2022

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”;
  3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
  4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemohon:
Muhtar Said, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Eliadi Hulu, S.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
 

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
H. Bustami Zainudin S.pd., M.H. dan H. Fachrul Razi, M.I.P.

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemohon:
ENDANG KUSNANDAR, ASYRIQIN SYARIF WAHADI, KAHONO WIBOWO, MOHAMAD ABDURRAHMAN, JURIANTO BAMBANG SISWANTORO, SUHANTO, AGUS SUPRIYONO, AKHIB MUSADAD, SAHLAN, BAMBANG PURWOKO, YUSRAN, dan RUSMANTO

Kuasa Pemohon:
Deny Syahrial Simorangkir, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
  1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon VII sepanjang berkenaan dengan Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;
  3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ferry Joko Yuliantono., S.E., A.K., M.Si

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  
Rabu,
22 Desember 2021
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pemohon:
Rega Felix

Kuasa Pemohon:
tidak ada

DPR:
Keterangan DPR tanggal 8 Maret 2022 (Perkara No 65/PUU-XIX/2021)

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 14 Maret 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait tanggal 21 Maret 2022 (Perkara No 65/PUU-XIX/2021)

DPR:
Keterangan DPR RI bertanggal 8 Maret 2022

Pihak Terkait:
Keterangan OJK bertanggal 6 April 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait BI bertanggal 11 April 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait BI bertanggal 11 April 2022

Pihak Terkait:
Keterangan PT-MUI tanggal 12 Mei 2022 (Perkara No 65/PUU-XIX/2021)

APPP Nomor :
2098/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemohon:
1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, sebagai Pemohon I; 2. drh. Jeck Ruben Simatupang, sebagai Pemohon II; 3. drh. Dwi Retno Bayu Pramono, sebagai Pemohon III; 4. Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H., sebagai Pemohon IV; 5. drh. Oky Yosianto Christiawan, sebagai Pemohon V; dan 6. Desyanna, sebagai Pemohon VI

Kuasa Pemohon:
Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Bartolomeus Mirip sebagai Pemohon I dan Makbul Mubarak sebagai Pemohon II

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pemohon:
Euis Kurniasih, sebagai Pemohon I; Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si (Han), sebagai Pemohon II; Hardiansyah, sebagai Pemohon III; A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., sebagai Pemohon IV; Bayu Widiyanto, sebagai Pemohon V

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 8 Februari 2022

Pemerintah:
Keterangan Presiden dan Alat Bukti

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 8 Februari 2022

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bertanggal 2 Maret 2022

Pihak Terkait:
Kesimpulan TNI bertanggal 7 Maret 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Panglima TNI (Pihak Terkait) tanggal 8 Februari 2022 (Perkara No 62/PUU-XIX/2021)

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait Panglima TNI bertanggal 8 Februari 2022

DPR:
Keterangan DPR tanggal 8 Februari 2022 (Perkara No 62/PUU-XIX/2021)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pemohon:
PT. Musica Studios (Gumilang Ramadhan selaku Direktur)

Kuasa Pemohon:
Prof. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dkk.

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait tanggal 23 Desember 2021 (Perkara No 63/PUU-XIX/2021)

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 3 Februari 2022

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait tanggal 14 Februari 2022 (Perkara No 63/PUU-XIX/2021)

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait tanggal 14 Februari 2022 (Perkara No 63/PUU-XIX/2021)

Pemerintah:
Keterangan Presiden tanggal 10 Maret 2022 (Perkara No 63/PUU-XIX/2021)

DPR:
Keterangan DPR tanggal 14 Maret 2022 (Perkara No 63/PUU-XIX/2021)

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 16 Maret 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Indra Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA sebagai Pihak Terkait dalam Perkara No 63/PUU-XIX/2021 bertanggal 13 April 2022

Pihak Terkait:
Keterangan FESMI, PAMMI, ARDI, dan RAI sebagai Pihak Terkait dalam Perkara No 63/PUU-XIX/2021 bertanggal 13 April 2022

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait (Puji Rahaesita, dkk) bertanggal 12 April 2022

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
 
Senin,
15 November 2021
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon:
Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2097/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemohon:
Leonardo Siahaan, selaku Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga, selaku Pemohon II

Kuasa Pemohon:
Eliadi Hulu, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pemohon:
Indah Harini

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 59/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
 
Senin,
25 Oktober 2021
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemohon:
1. Muhammad Armand Prasetyanto, sebagai Pemohon I; 2. Mohamad Fikri Nur Yahya, sebagai Pemohon II; 3. Bagas Febriansyah, sebagai Pemohon III; 4. Geraldus Manahan, sebagai Pemohon IV; 5. Khairul Syekhan Febriansah, sebagai Pemohon V;dan 6. Kharis Pranatal Sihotang, sebagai Pemohon VI.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2096/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pemohon:
Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (selanjutnya disebut HPTKES INDONESIA)

Kuasa Pemohon:
Didi Cahyadi Ningrat, S.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemohon:
Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAkA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon

Kuasa Pemohon:
Harli, S.H., M.T., M.A., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pemohon:
H. Armansyah, S.E., M.M

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 69