Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon:
E. Ramos Petege

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
24/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon:
FENTJE EYFERT LOWAY, SH., MH.; DRA. RENNY ARIYANNY, S.H.; T. R. SILALAHI, S.H., M.H.; DRA. MARTINI, .SH.; dan FAHRIANI SUYUTHI S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pemohon:
Dr. Abdullah Hehamahua, M.H., Dr. Marwan Batubara, M.Sc., Dr. H. Muhyiddin Junaidi, M.A., dkk

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, dkk

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an. Heru Purwanto, dkk (APTB) bertanggal 28 Maret 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Dr. Hj. Maria Zuraida, dkk yang tergabung dalam UI Watch Dua bertanggal 14 April 2022

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Nirmala Chandra Dewi yang tergabung dalam UI Watch Satu bertanggal 13 April 2022

Pemerintah:
Keterangan Presiden tanggal 19 April 2022 (Perkara No 25/PUU-XX/2022)

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 19 April 2022

Pihak Terkait:
Permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait tanggal 1 Mei 2022, KTP Pihak Terkait a.n Decky Samuel, DAB P-1, dan Bukti P-1 (belum leges meterai) (Perkara No 25 dan 34/PUU-XX/2022)

Pemerintah:
Keterangan Ahli, KTP, ST, dan CV Wicipto Setiadi

Pemerintah:
Keterangan Saksi, KTP, Suket, dan CV Bambang P.S. Brodjonegoro

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, dan Marwan Batubara

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
20/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi, S. Ag.

Kuasa Pemohon:
Erasmus D. Kulape, S.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
18/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemohon:
Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
19/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Dr. ( Can. ) Dewi Nadya Maharani, S.H., M.H.; Suzie Alancy Firman, S.H.; Moch. Sidik; Rahmatulloh, S.Pd., M.Si.; dan Mohammad Syaiful Jihad

Kuasa Pemohon:
Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
15/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya  

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
14/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemohon:
Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang., S.H., LL.M.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
17/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
 
Kamis,
20 Januari 2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Jaya Suprana

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2104/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
16/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
 
Selasa,
18 Januari 2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2103/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
13/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Viktor Santoso Tandiasa, selaku Pemohon I; 2. Muhammad Saleh, selaku Pemohon II; 3. Nur Rizqi Khafifah, selaku Pemohon III.

Kuasa Pemohon:
Herseto Setyadi Rajah, S.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
10/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Kamis,
13 Januari 2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon:
Ricki Martin Sidauruk

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2102/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ridho Rahmadi dan A. Muhajir, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
11/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Selasa,
11 Januari 2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pemohon:
dr. Ludjiono

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2101/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
12/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Senin,
03 Januari 2022
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ikhwan Mansyur Situmeang

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2100/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, Safur Baktiar, Padma Anwar, Christcisco Komari, Krisna Yudha, Eni Garniasih Kusnadi, Novi Karlinah, Nurul Islah, Faisal Aminy, Mohammad Maudy Alvi, Marnila Buckingham, Deddy Heyder Sungkar, Rahmatiah, Mutia Saufni Fisher, Karina Ratana Kanya, Winda Oktaviana, Tunjiah Binti Dul Warso, Muji Hasanah, Agus Riwayanto, Budi Satya Pramudia, Jumiko Sakarosa, Ratih Ratna Purnami, Fatma Lenggogeni, Edwin Syafdinal Syafril, dan Agri Sumara

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Jumat,
31 Desember 2021
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Lieus Sungkharisma

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2099/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
1. Tamsil Linrung, sebagai Pemohon I; 2. Fahira Idris, SE., M.H., sebagai Pemohon II; dan 3. Edwin Pratama Putra, S.H., M.H., sebagai Pemohon III.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pemohon:
Anita Natalia Manafe, S.H.

Kuasa Pemohon:
Alvin Lim, S.H., M.Sc., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

< 1 2 3 4 5 6 ... 69