Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pemohon:
E. Ramos. Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pemohon:
E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemohon:
Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting

Kuasa Pemohon:
Leonardo Siahaan

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon:
Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemohon:
A. Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G. Raubaba, dan Prillia Yustiati Uruwaya

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pemohon:
Eriko Fahri Ginting, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Ferdinand Sujanto, S.H., Andi Redani Suryanata, Belgis Shafira, dkk

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pemohon:
Herifuddin Daulay

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
08 Maret 2022
 Pengujian Formil dan Materiil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pemohon:
Prof. Dr. Azyumardi Azra, M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Nurhayati Djamas, Prof. dr. Didin S. Damanhuri, Jilal Mardhani, dkk.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden tanggal 19 April 2022 (Perkara No 34/PUU-XX/2022)

 APPP Nomor :
2106/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
02 Maret 2022
 Pengujian Formil dan Materiil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pemohon:
Sugeng, S,H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2105/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pemohon:
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, yang diwakili oleh Martadinata, S.E., MAB., Ak selaku Direktur Utama

Kuasa Pemohon:
AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (PARTAI GELORA INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh H. M Anis Matta, Lc (Ketua Umum) dan Drs. Mahfuz Sidik, M.Si (Sekretaris Jenderal)

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemohon:
H. Hasanuddin, S. HUT

Kuasa Pemohon:
Ilhamsyah, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemohon:
Samiani

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Djudjur Prasasto

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
  

Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pemohon:
Dr. Achmad Kholidin, S.H,. M.H. dan Tasya Nabila

Kuasa Pemohon:
Andy Wijayanto, S.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ajbar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman Thaha, SH., MH.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
21/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pemohon:
Marselinus Edwin Hardhian dan Boyamin

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pemohon:
Umar Husni

Kuasa Pemohon:
Rusdianto Matulatuwa, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemohon:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Pemohon:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
22/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

< 1 2 3 4 5 ... 69
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177