Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Rabu,
08 September 2021
 Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Pemohon:
dr. H. Ludjiono

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP Pemohon:
Tuti Atika

Kuasa Pemohon:
Akhmad

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pemohon:
PT. Sainath Realindo, dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar yang bertindak selaku Direktur Utama

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pemohon:
Majelis Rakyat Papua, yang diwakili oleh Timotius Murib selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Masyarakat Adat, Yoel Luiz Mulait, S.H., selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Agama, dan Debora Mote, S.Sos., selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Perempuan.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
1. Partai Bulan Bintang (PBB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Herifuddin Daulay

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, yang masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia Partindo

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
1. Martondi, sebagai Pemohon I; 2. Naloanda, sebagai Pemohon II; 3. M. Gontar Lubis, sebagai Pemohon III; dan 4. Muhammad Yasid, sebagai Pemohon IV

Kuasa Pemohon:
M. Yunan Lubis, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemohon:
EKO NOER KRISTIYANTO, S.H., M.H. dan HERU SUSETYO, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,
05 Agustus 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemohon:
Nedi Suwiran

Kuasa Pemohon:
Gunalan

APPP Nomor :
2095/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pemohon:
Vikash Kumar Dugar

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemohon:
Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
09 Agustus 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemohon:
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., sebagai Pemohon I; Sidik, S. H.I., M.H., sebagai Pemohon II; dan Janteri, S.H., sebagai Pemohon III.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2094/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pemohon:
1. Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I; 2. Hans M Kawengian sebagai Pemohon II; dan 3. Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pemohon:
1. Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 2. Evarini Uswatun Khasanah, S.E.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,
24 Juni 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Pemohon:
Muh. Yusuf Sahide, S.H.

Kuasa Pemohon:
Iwan Gunawan, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2093/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir)

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

  
Rabu,
23 Juni 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pemohon I; 2. H. Khoerul Huda, S.T., M.M., selaku Pemohon II.

Kuasa Pemohon:
Zul Armain Aziz, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
2092/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
23 Juni 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP, selaku Pemohon I; 2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA, selaku Pemohon II.

Kuasa Pemohon:
Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H, dkk

APPP Nomor :
2091/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
21 Juni 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945 Pemohon:
Moch Ojat Sudrajat S

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2090/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 36/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa “gugatan ke pengadilan” sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 36/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
  
Senin,
21 Juni 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Moch Ojat Sudrajat S

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2089/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XIX/2021
( Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa “warga masyarakat yang dirugikan” dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
  

1 2 3 4 ... 65
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177