Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemohon:
Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang., S.H., LL.M.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,
20 Januari 2022
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Jaya Suprana

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2104/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
18 Januari 2022
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2103/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Viktor Santoso Tandiasa, selaku Pemohon I; 2. Muhammad Saleh, selaku Pemohon II; 3. Nur Rizqi Khafifah, selaku Pemohon III.

Kuasa Pemohon:
Herseto Setyadi Rajah, S.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
10/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,
13 Januari 2022
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pemohon:
Ricki Martin Sidauruk

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2102/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ridho Rahmadi dan A. Muhajir, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
11 Januari 2022
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pemohon:
dr. Ludjiono

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2101/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
03 Januari 2022
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Ikhwan Mansyur Situmeang

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2100/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, Safur Baktiar, Padma Anwar, Christcisco Komari, Krisna Yudha, Eni Garniasih Kusnadi, Novi Karlinah, Nurul Islah, Faisal Aminy, Mohammad Maudy Alvi, Marnila Buckingham, Deddy Heyder Sungkar, Rahmatiah, Mutia Saufni Fisher, Karina Ratana Kanya, Winda Oktaviana, Tunjiah Binti Dul Warso, Muji Hasanah, Agus Riwayanto, Budi Satya Pramudia, Jumiko Sakarosa, Ratih Ratna Purnami, Fatma Lenggogeni, Edwin Syafdinal Syafril, dan Agri Sumara

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2022
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
31 Desember 2021
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Lieus Sungkharisma

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2099/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
1. Tamsil Linrung, sebagai Pemohon I; 2. Fahira Idris, SE., M.H., sebagai Pemohon II; dan 3. Edwin Pratama Putra, S.H., M.H., sebagai Pemohon III.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pemohon:
Anita Natalia Manafe, S.H.

Kuasa Pemohon:
Alvin Lim, S.H., M.Sc., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Hardizal, S.Sos, M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Gatot Nurmantyo

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemohon:
Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemohon:
Muhtar Said, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Eliadi Hulu, S.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir)
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
  

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
H. Bustami Zainudin S.pd., M.H. dan H. Fachrul Razi, M.I.P.

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XIX/2021
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon:
Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemohon:
ENDANG KUSNANDAR, ASYRIQIN SYARIF WAHADI, KAHONO WIBOWO, MOHAMAD ABDURRAHMAN, JURIANTO BAMBANG SISWANTORO, SUHANTO, AGUS SUPRIYONO, AKHIB MUSADAD, SAHLAN, BAMBANG PURWOKO, YUSRAN, dan RUSMANTO

Kuasa Pemohon:
Deny Syahrial Simorangkir, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2021
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XX/2022
(Permohonan Terakhir) 		 

1 2 3 4 ... 67
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177