TERKAIT:

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Muhammad Yusuf, pada Selasa (07/05/2024). Muhammad Yusuf (Pemohon) merupakan Calon Legislatif DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil IV Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sidang Perkara Nomor 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dilaksanakan oleh panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.  Agenda sidang yaitu mendengarkan Jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti.

Jawaban KPU

KPU dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Afik. Dalam eksepsi, KPU menyatakan bahwa objek yang dipersengketakan itu tidak benar atau salah objek.

“Objek yang dimohon oleh Pemohon adalah perihal penolakan hasil pemilihan umum dan kebijakan partai,” kata Muhammad Afik.

Sedangkan dalam pokok permohonan, dalil-dalil yang diajukan Pemohon merupakan pelanggaran pemilu secara kualitatif. Kemudian terkait kedudukan hukum Pemohon, KPU menjabarkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Baca juga:

Caleg DPRK Aceh Utara Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU

Penulis: Siti Rosmalina Nurhayati.

Editor: Nur R.