Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih resmi menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi yang purna masa jabatan pada 13 Agustus 2018. Enny mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Senin (13/8) di Istana Negara, Jakarta.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Enny mengucap sumpah jabatan.
Akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi setelah lolos uji kelayakan yang dilakukan oleh tim seleksi Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Presiden. Enny terpilih mengalahkan dua kandidat perempuan lainnya yang dipilih oleh Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi. Kedua kandidat tersebut, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti.
Menanggapi keterpilihan Enny, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menilai terpilihnya Enny sebagai Hakim Konstitusi sudah sangat tepat, menurutnya, Enny adalah seorang pekerja keras dan konsisten. Menurut Yasonna, selama menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Enny betul-betul melaksanakan semua tugas dengan baik, “pengetahuan konstitusinya, pengetahuan hukumnya, juga komitmen ideologi sudah jelas, saya percaya beliau akan memberikan yang terbaik,” ujar Yasonna.
Yasona berharap Enny dapat menjadi Hakim Kontitusi yang baik, tetap konsisten menjaga integritas diri. “Jadilah pengawal ideologi dan konstitusi,” tegas Yasonna.
Sebelum menjadi hakim konstitusi, Enny menjabat sebagai Kepala BPHN sejak 2014. Pada tahun yang sama, perempuan kelahiran Pangkal Pinang tersebut dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. (Ilham/LA)