TERKAIT:

Jakarta - UU Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi secara limitatif sengketa perhitungan selisih suara pilkada. Tapi sebagian pihak meminta pilkada bisa diulang asalkan terbukti adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. 

"Jika MK hanya mengadili berdasar pada batasan limitatif, maka MK kehilangan marwahnya sebagai lembaga penjaga gawang konstitusi, penjaga gawang demokrasi dan penjara gawang HAM," kata praktisi hukum yang kerap beracara di MK, Hermawanto, kepada detikcom, Selasa (5/1/2015).

Praktisi lainnya, Heru Widodo, juga menyesalkan pembatasan limitatif tersebut. Lembaga pengadilan menjadi kurang adil karena terlalu sarat dengan prosedur, formalistis dan kaku memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

"Jika itu diterapkan secara apa adanya, maka berlakulah asas 'lex dura sed tamen scripta' yaitu hukum dirasa kejam namun memang demikianlah keadaannya," ujar Heru.

Dalam UU Pilkada dan Peraturan MK, batasan limitatif tersebut adalah:

Pilkada Provinsi
1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4.  Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pilkada Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Namun batasan ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Menurut Heru, aturan di atas membuka ruang bagi pasangan calon untuk menghalalkan segala cara dengan melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum yang selama ini dikategorikan MK sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara, guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar selisih hasil perolehan suaranya melebihi syarat batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal a quo.  

"Aturan ini juga berpotensi menimbulkan dampak yang serius sebagai akibat dari pelanggaran yang tidak terkendali dalam proses pelaksanaan pilkada baik dari sisi pasangan calon maupun penyelenggara, sehingga tidak akan terwujud free and fair election," ujar Heru.

Pendapat para praktisi tersebut masih menjadi perdebatan. Sebab selain hukum positif sudah membatasi secara limitatif, secara historis aturan itu lahir untuk mencegah kasus Akil Mochtar terulang. 

"Hal ini untuk mencegah terulangnya kejadian buruk yang hampir meruntuhkan eksistensi MK saat MK dipimpin Akil Mochtar yang atas dasar dalil-dalil terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pilkada di banyak daerah telah memperjualbelikan perkara di MK," kata ahli hukum Dr Bayu Dwi Anggono.

Berikut sebagian daftar putusan MK yang mengulang pilkada berdasarkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM):